Yusril Beberkan Isi Draf Aliansi Ulama, Sekjen Gerindra Mengaku Tak Tahu

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan kondisi yang terjadi sebelum dirinya memutuskan bergabung menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019.

Menurut Yusril, dirinya sudah mengusulkan format koalisi kepada Prabowo-Sandi agar koalisi bisa menguntungkan baik Pilpres maupun Pileg, namun Prabowo tidak merespons.

Untuk itu pihaknya mengutus dua perwakikan dari partainya yakni Ketua Dewan Syuro PBB MS Kaban dan Sekretaris Jenderal PBB Ferry Noor untuk bertemu Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, untuk membahas masalah tersebut.

Hasilnya sejumlah tokoh dan para ulama merumuskan draf aliansi, ada enam ketum parpol yang harusnya menandatangani draf itu, yaitu ketum Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PBB, dan Berkarya. Hanya saja, kata Yusril, hingga kini Prabowo enggan menandatangani draf aliansi tersebut.

“Sejumlah tokoh dan ulama merumuskan ‘draf aliansi’ di rumah KH A Rasyid Abdullah Syafii. Draf itu dilaporkan ke HRS oleh Munarman dan dikirimkan tanggal 13 Oktober 2018 ke Pak Prabowo untuk direspons. Hingga kini tidak ada respons apa pun dari beliau,” kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (8/11/2018).

Baca : Yusril Jadi Pengacara Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019, Ini Komentar Kubu Prabowo

Sementara itu, menanggapi hal tersebut Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, mengaku tak tahu soal draf aliansi ulama yang dibahas Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Izha Mahendra.

“Saya tidak pernah baca ya. Saya tidak pernah dengar ada draf itu dari Pak Yusril atau dari PBB,” ujar Muzani, di gedung DPR, Jakarta, Kamis, (8/11).

Muzani mengatakan selama ini memang belum ada komunikasi yang baik antara kubu Prabowo dengan pihak Yusril. Awalnya, ia berharap PBB bisa mendukung Prabowo-Sandiaga. Namun, saat ini keberpihakan Yusril pada Jokowi tetap dihargai.

“Kita sudah mencoba. Ya kita menghormati lah keputusan Pak Yusril. Beliau sudah memutuskan untuk berpihak ke sana (Jokowi),” tutur Muzani.

Berikut isi draf aliansi dari ulama yang dikirimkan Yusril (tanpa diedit):

Baca Juga:  Jokowi : Politik Genderuwo

Draft Naskah

ALIANSI PARTAI POLITIK KEUMMATAN DALAM RANGKA PEMENANGAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN LEGISLATIF 2019

Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Legislatif Tahun 2019 merupakan momentum penting dalam mewujudkan pembangunan masa depan bangsa dan negara yang adil dan makmur. Hal ini menjadi keniscayaan di tengah kondisi kemiskinan, ketimpangan kesejahteraan antar warga dan praktek korupsi yang merajelela saat ini sebagai akibat ketidakeffektifan pemerintah mengendalikan kekuatan oligark di bidang politik dan ekonomi.

Indonesia diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030. Dengan pergeseran poros kekuasaan dari Barat ke Asia, Indonesia dipandang memiliki posisi dan peran strategis dalam menuju Negara Sejahtera. Namun peluang dan potensi ini bisa terlepas dan bahkan berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara ketika Indonesia masih dikelola dengan sistim kroni. Mengingat kronisme selain mengganggu sistem perekonomian, juga menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan.

Sebagai tonggak penting dalam mewujudkan kemaslahatan ummat, Pemilihan Umum 2019 tidak semata ditandai dengan kemenangan dalam pemilihan presiden, melainkan juga mutlak disertai dengan kemenangan dalam pemilihan legislative. Sehingga dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan yang effektif karena didukung oleh kekuatan politik di parlemen dalam penentuan kebijakan di bidang perundangan dan anggaran. Sebaliknya tanpa kemenangan atau minimal wakil dari partai politik di parlemen, maka kemenagan dalam Pemilihan Presiden kelak tidak dapat menjamin agenda yang diusung partai politik pendukung dapat diwujudkan.

Untuk itu, Aliansi Partai Politik Keummatan yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang dan Partai Berkarya serta Partai Demokrat Pendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno bersepakat untuk membangun kerjasama yang mengikat dalam memenangkan pemilihan legislative 2019 dalam bentuk dan kegiatan sebagai berikut:

  1. Bahwa dalam sistim perhitungan suara pemilihan legislatif yang cenderung menguntungkan partai politik besar, maka ALIANSI memandang penting untuk membantu setiap partai politik mendapatkan suara minimal sebesar 4 persen sesuai dengan ambang batas parlemen (parlimantary threshold) sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 415 UU Pemilu.
  2. Bahwa untuk menghindari terjadinya saling gesekan dan bahkan konflik diantara calon legislative dari partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam memperebutkan suara di daerah pemilihan, maka ALIANSI memandang penting untuk perlunya dilakukan pemetaan potensi perolehan suara partai politik di setiap daerah pemilihan. Dengan pemetaan ini, diharapkan dapat diketahui secara lebih mikro berapa jumlah wakil legislative yang dapat diraih partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan dari partai apa saja. Sehingga dapat dibangun langkah-langkah untuk memperluas ceruk suara pada daerah pemilihan yang potensi suaranya terbatas.
  3. Bahwa sangat disadari untuk meningkatkan suara dihadapkan pada kondisi pemilih yang sebagian belum terdidik terutama di pedesaan sehingga mudah dipengaruhi oleh politik uang. Untuk itu ALIANSI memandang perlunya kerjasama antar partai dalam meningkatkan pendidikan politik bagi relawan di tingkat komunitas. Sehingga dapat membangun organisasi kader yang memiliki militansi dalam sikap, cerdas dalam berfikir dan argumentatif dalam berdebat. Keberadaan kader sangat penting sebagai baris depan (front line) dalam menyadarkan dan mempengaruhi pemilih ketika menentukan pilihannya.
  4. Bahwa mempertimbangkan jumlah TPS sebanyak 801.839 unit dan tersebar luas dengan kondisi geografis yang sebagian sulit serta terbatas akses transportasi, maka ALIANSI memandang penting dilakukan kerjasama dalam penggalangan relawan sebagai saksi di tingkat TPS secara nasional. Hal ini juga bertujuan untuk mengantisipasi potensi kecurangan dalam pencoblosan ataupun praktek manipulasi serta politik uang di tingkat TPS.
  5. Bahwa dalam mengurangi praktek kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum baik untuk presiden dan legislative terutama dalam perhitungan suara oleh KPU mulai dari tingkat TPS hingga nasional, ALIANSI memandang penting dilakukannya pengembangan sistim data perhitungan suara (cyber) berbasis keamanan (security) di tingkat nasional sebagai bagian dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam bentuk pengambilan suara dari calon presiden dan legislative yang didukung oleh 6 partai anggota ALIANSI.

Jakarta, 11 Oktober 2018
(LM1)

Isi Draf Aliansi Ulama 1
Isi Draf Aliansi Ulama 2