Tunda 198 Paspor, Ini Cara Imigrasi Surabaya Cegah TPPO

SURABAYA – Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus TPI Surabaya menunda penerbitan 198 paspor sejak Januari hingga pertengahan November 2019.

Alasan penundaan tersebut karena adanya indikasi akan digunakan untuk bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa mengikuti prosedur. Serta mencegah Warga Negara Indonesia (WNI) dari praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Kami tunda 198 penerbitan paspor calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Non Prosedural karena tidak melalui prosedur yang benar,” kata Ramdhani selaku Kabid Doklan Intalkim Kanim Surabaya diruang kerjanya, Jumat (8/11/19).

Menurut Ramdhani, pihaknya sengaja memperketat penerbitan paspor untuk meminimalkan pelanggaran aturan pekerja migran atau TKI Non Prosedural. Selain paspor, Imigrasi Surabaya juga menunda keberangkatan 392 orang keluar negeri lewat Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kanim Surabaya di Bandara Internasional Juanda.

Baca Juga:  Imigrasi Surabaya Gelar Diseminasi ke PT Tjiwi Kimia

“Mereka PMI/TKI Non Prosedural diduga akan bekerja ke luar negeri, tapi tidak dilengkapi visa untuk bekerja, melainkan visa yang lain. Karena mereka bisa rentan menjadi korban tindak kriminal atau dikhawatirkan berpotensi jadi korban TPPO,” tutur mantan Kasi Wasdakim Kanim Mataram itu.

Ramdhani menjelaskan, pihaknya bisa menyimpulkan seseorang akan menyalahgunakan dokumen keimigrasian dalam proses wawancara pembuatan paspor. Profiling mereka pekerja migran/TKI Non Prosedural sangat kelihatan dan dari kelengkapan dokumennya saja bisa diketahui tujuan berangkat keluar negeri.

“Alasannya sangat beragam, mulai dari wisata hingga menjenguk keluarga,” jelasnya.

TPPO sendiri menurut Ramdhani, merupakan kejahatan luar biasa. Wujud perdagangan manusia yang marak terjadi antarnegara adalah pengiriman TKI Non Prosedural atau PMI di luar negeri.

“TPPO adalah kejahatan transnasional organized crime yang bersifat luar biasa, yang berupa eksploitasi seksual, eksploitasi fisik dan eksploitasi organ tubuh,” terangnya.

Baca Juga:  Ombudsman Sidak Pelayanan Imigrasi Surabaya

Selain mendukung pemerintah dalam mengatasi masalah tindak pidana perdagangan orang, Imigrasi Surabaya juga terus melakukan inovasi pelayanan publik, seperti membentuk Tim Home Service Paspor. Tim ini dibentuk untuk melayani pemohon paspor yang lagi berada di Rumah Sakit.

“Tim home service paspor Kanim Surabaya melaksanakan rekam biometrik permohonan paspor yang lagi terbaring di rumah sakit. Contohnya di RS Premiere Surabaya pada pekan lalu,” ujarnya.

Pelayanan inovasi jemput bola tersebut, dilakukan agar Imigrasi Surabaya semakin dekat dengan masyarakat yang membutuhkan paspor, karena akan digunakan untuk pengobatan lanjutan di Rumah Sakit luar negeri sepeti di Singapura.

“Inovasi pelayanan publik ini sebagai wujud dari visi Presiden Jokowi yaitu negara harus hadir ditengah masyarakat,” pungkasnya. (AF)