Terkait People Power Amien Rais, Pemuda Pancasila Surabaya Siap Jadi Garda Terdepan

SURABAYA – Sekretaris Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Surabaya, Baso Juherman menanggapi wacana politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais yang berencana akan menggerakkan massa untuk people power.

Menurut Baso, bangsa Indonesia telah melalui tahapan terbesar Pemilihan Umum (Pemilu) lewat pemungutan suara pada 17 April 2019 lalu.

“Jadi siapapun harus bisa menerima keputusan KPU. Jika masih ada keberatan dan mempunyai bukti yang mendukung, silahkan melalui Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu itu,” ujar Baso kepada wartawan, Minggu (21/4).

Dia mengatakan bahwa, Pemuda Pancasila Kota Surabaya siap menjadi garda terdepan, jika terdapat ancaman secara inkonstitusional.

Baca Juga:  Pemuda Pancasila Sampang: Terimakasih Warga Madura Atas Suaranya Untuk Bapak La Nyalla

“Kami (PP Surabaya,red), juga akan bekerjasama dengan Banser, TNI, Polri untuk menjaga NKRI. Jangan ada ancaman secara inkonstitusional untuk negeri ini,” katanya.

Baso menyampaikan bahwa, pernyataan Amien Rais tentang penghitungan suara di Hotel Borobudur itu juga sangat berlebihan dan keliru. Padahal semenjak 2014 hingga Pemilu 2019, KPU tetap melakukan penghitungan suara di kantor KPU.

“Pernyataan pak Amien itu sangat berlebihan dan keliru, dan sangat disayangkan seorang Tokoh Reformasi, memberi statement seperti itu, seharusnya Pak Amin menjadi panutan kepada masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga:  Yusril: Kemenangan Jokowi di Pilpres Tidak Terbentur UUD

Baso juga mengintruksikan semua kader Pemuda Pancasila Kota Surabaya untuk mengawal suara Capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. “Semua Kader PP Surabaya harus ikut mengawal 01 yang sudah menang di Jatim,” pungkasnya.

Sebelumya, Amien Rais menyatakan bakal menggerakkan people power dalam bentuk mobilisasi massa jika pihaknya menemukan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu presiden 2019. Amien yang getol mendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di pemilihan presiden 2019 ini menolak untuk menggunakan jalur Mahkamah Konstitusi. (Red).