SURABAYA – Kanwil Kemenkumham Jatim mengembalikan marwahnya sebagai Law and Human Right Centre. Dampak positifnya, layanan publik di bidang hukum dan HAM bisa diakses dengan lebih mudah dan efisien. Sekjen Kemenkumham RI Bambang Rantam Sariwanto meresmikan hasil dari upaya revitalisasi pelayanan hukum dan HAM itu hari ini (11/8).
Peresmian revitalisasi Law and Human Right Centre itu dilakukan secara simbolis dengan pemotongan bunga tali. Bambang didampingi Staf Khusus Menkumham Bidang Transformasi Digital Fajar BS Lase dan Kakanwil Krismono. Layanan yang menjadi andalah adalah Keimigrasian, Pemasyarakatan, Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual, Kenotariatan, Kewarganegaraan, Perancangan Perda hingga Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM.
“Ini bukti komitmen kami melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK/ WBBM,” ujar Kakanwil Krismono.
Krismono melanjutkan, dengan adanya Law and Human Right Centre ini, masyarakat akan semakin mudah memanfaatkan layanan yang ada. Pasalnya, konsep yang diusung adalah pusat layanan terpadu satu atap.
Semua layanan dari empat divisi berada dalam satu gedung. Semua layanan itu didukung dengan optimalisasi berbagai sarana pendukung seperti semakin luasnya lahan parkir, adanya duta layanan yang selalu siap memberikan bantuan hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan.
“Yang paling penting adalah semangat kami melawan korupsi dapat ditangkap masyarakat dan kami memohon dukungan agar pelayanan kami semakin baik,” tuturnya.
Sementara itu, Sekjen Kemenkumham memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan jajarannya. Menurutnya, jika ingin meningkatkan kepercayaan dari masyarakat, minimal 50% satker jajaran Kemenkumham harus meraih predikat WBK/ WBBM.
“Kakanwil sudah bekerja maksimal, jajaran harus mendukung, masyarakat harus juga pro aktif memberikan masukan yang baik,” pesannya. (Red)
