Ronny Sompie Dicopot, Pengamat Politik Sebut Yasonna Laoly Bunuh Diri

JAKARTA – Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, yang bertindak sebagai Direktur Eksekutif dan Peneliti Utama Voxpol Center Research and Consulting menilai tindakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang mencopot Dirjen Imigrasi Ronny Sompie adalah upaya bunuh diri.

Menurut Pangi, bukan tanpa sebab dia berkata demikian. Pangi beranggapan Yasonna Laoly terlalu reaktif menyikapi perbedaan informasi dengan Ronny Sompie, soal keberadaan caleg PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku yang sudah berada di Jakarta, sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Kalau hanya gara-gara kasus Harun Masiku, Menkumham mencopot Dirjen Imigrasi, Yasonna Laoly sebagai Menkumham sudah norak dan bunuh diri,” kata Pangi kepada Wartawan, Selasa (28/1/2020).

Pangi pun menyoroti keputusan Menkumham sekaligus politikus PDIP itu, bisa merusak citra dan agenda penegakan hukum, plus tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi.

“Hanya karena ingin melindungi dan membela Harun Masiku, akhirnya harus mengorbankan, mencopot Dirjen Imigrasi, ini sangat disayangkan,” ucapnya.

Dia menyebut tindakan Yasonna dapat dikatakan terlalu sewenang-wenang dan merupakan perbuatan arogan. Pencopotan Ronny Sompie dengan dalih apapun, tidak akan menyelesaikan permasalahan.

Terlebih sorotan publik ke KPK di era Firli Bahuri sangat besar. Ada narasi terbangun, komisi antirasuah tidak berkuasa menghadapi partai penguasa.

Baca Juga:  Yasonna Laoly Copot Ronny Sompie dari Jabatan Dirjen Imigrasi

“PDIP harus hati hati, jangan sampai terkonfirmasi oleh publik, bersekongkol secara bersama-sama berupaya melindungi kadernya (Harun Masiku) yang diduga terlibat kasus suap Komisioner KPU,” ujarnya.

Dia melanjutkan, sikap arogansi yang diperlihatkan Yasonna ke publik, bisa membuat blunder yang menggerus citra dan elektabilitas PDIP dalam Pilkada 2020. Tidak sedikit masyarakat yang mengkritik partai banteng moncong putih itu terkesan mati-matian melindungi Harun Masiku, selaku pihak pemberi suap untuk masuk menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), menggusur Riezky Aprilia.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, M.IP, bertindak sebagai Direktur Eksekutif dan Peneliti Utama Voxpol Center Research and Consulting. (Foto: Instagram/pangisyarwi)

“Jelas merusak citra dan merugikan. PDIP sendiri harus berhati-hati betul mengelola dan maintenance kasus yang menyeret Harun Masiku. Sedikit saja PDIP ceroboh dan salah melangkah, maka pertaruhannya enggak main-main yaitu soal branding image PDIP-nya dianggap pembela dan melindungi koruptor. Ini jelas sentimennya negatif,” ujarnya.

Pangi menyarankan, semestinya PDIP ikut membantu proses pencarian Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hingga kini, caleg PDIP dari dapil Sumatera Selatan I itu masih buron.

“Jangan sampai PDIP pasang badan hanya dalam rangka upaya menyelamatkan Harun Masiku, jangan terkesan bahwa PDIP mulai menunjukkan wajah aslinya. Sentimen negatif merugikan citra partai wong cilik,” kata dia.

Baca Juga:  Pegawai Pasang Logo Hitam Imigrasi Pasca Ronny Sompie Diberhentikan

Pangi menambahkan, pencopotan Dirjen Imigrasi oleh Yasonna, bisa membuat Menkumham dicap grasah-grusuh dan tidak profesional sebagai sosok yang amat mengerti hukum.

“(Yasonna Laoly) Tidak bisa lagi bekerja profesional membedakan kapan harus berseragam PDIP dan kapan harus berseragam Menkumham. Ini bisa memalukan citra institusi dari sikap sewenang-wenang terkait pencopotan dirjen imigrasi Ronny Sompie,” pungkas Pangi.

Sementara peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, menilai, semestinya Yasonna pun diberhentikan sebagai Menkumham. Sebab, posisi Yasonna yang juga merupakan pengurus DPP PDI-P tentu tidak akan lepas dari konflik kepentingan, terlebih Harun juga merupakan kader PDI-P yang sedang berurusan dengan hukum.

”Peran ganda Menkumham-lah yang membuat persoalan internal di Kemenkumham. Kalau menggunakan pendekatan tanggung jawab berjenjang, kesalahan harusnya bukan hanya pada dirjen, tetapi juga pada Menkumham,” kata Donal.

Selain itu, desakan pemberhentian Yasonna melalui penandatanganan petisi Change.org pun terus bertambah. Hingga pukul 10.30, petisi berjudul Presiden Jokowi, Berhentikan Yasonna Laoly karena Kebohongan Publik tentang Harun Masiku sudah ditandatangani 2.155 warganet.

Petisi diinisiasi oleh Ade Armando dari Universitas Indonesia. Sebanyak 51 orang yang berasal dari bidang akademik, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum juga turut menginisiasi petisi ini. (Red/AR)