Putusan Gugatan Class Action WBM, PH Tergugat: Bukan Menghukum

SURABAYA – Sidang lanjutan perkara gugatan Class Action antara warga perumahan Wisata Bukit Mas (WBM) dan PT. Bina Maju Sejahtera (BMS), di gelar kembali dengan agenda putusan di ruang Sari 1, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (20/05/2019).

Sidang yang sempat tertunda selama dua pekan lamanya itu, akhirnya terlaksana dengan hasil putusan mengabulkan sebagian gugatan warga WBM (Penggugat).

“Mengadili, dengan ini memutuskan mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat, yakni (1) Menyatakan gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat sah pengajuan syarat formil gugatan, (2) Menyatakan surat perjanjian jual beli telah sah dan berharga serta berkekuatan hukum.” jelas Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah saat membacakan amar putusannya.

Baca Juga:  Perempuan Warga Surabaya Ajukan Permohonan Ganti Kelamin

Lebih lanjut, Hakim Agus menambahkan dasar dari putusan selanjutnya melalui pertimbangan hukum, atas tindakan Tergugat melakukan kenaikkan Iuran Pengelolaan Lingkungan yang dilakukan secara sepihak, dengan tanpa ada persetujuan ataupun musyawarah dan sosialisasi kepada warga, juga termasuk di dalamnya merubah cara mengkalkulasi (perhitungan) menjadi berdasarkan akumulasi luas tanah sebagai dasar besaran Iuran Pengelolaan Lingkungan.

“(3) Menyatakan berita acara serah terima rumah antara penjual dan pembeli tidak sah.(4) Menyatakan harus di adakannya klausul tambahan dalam berita acara serah terima rumah dimana perubahan besaran Iuran Pengelolaan Lingkungan dimana harus melibatkan warga dalam musyawarah untuk mencapai kesepakatan,” imbuhnya

Terpisah, kuasa hukum PT. BMS (Tergugat), Wellem Mintarja, ketika di temui awak media menyampaikan beberapa hal terkait putusan majelis hakim terhadap perkara yang di tanganinya tersebut. ” Ini namanya putusan Deklarator, Deklaratif (declaratoir vonnis) mas. Bukan menghukum hanya menyatakan saja.” ujarnya

Baca Juga:  Bersama Istri, Besok Henry J Gunawan Akan Jalani Sidang Perdana di PN Surabaya

Wellem menerangkan bahwa putusan diklatoir tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan penegasan atau himbauan semata terhadap keadaan yang telah ada.

“Selama ini kan kita sudah musyawarah untuk mencapai mufakat kepada warga, tetapi kan tidak pernah ada jalan mencapai permufakatan tersebut, akhirnya muncullah gugatan class action ini. Putusan ini tidak ada bedanya dengan suatu keadaan yang sebelum gugatan ini diajukan.” pungkas Wellem. (Red).