JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk memperkuat gotong royong dalam melaksanakan tugas konstitusional dan menjalankan amanat serta mandat rakyat.
“Anggota DPD dan DPR sama-sama dipilih rakyat. Oleh karena itu, harus bergotong royong dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional, dalam menjalankan mandat dari rakyat, dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” kata Puan dalam acara Talkshow Obrolan Senator (Obras) dalam rangka Peringatan HUT Ke-16 DPD RI di Jakarta, Kamis, (1/10/2020).
Puan mengatakan bahwa DPD RI lahir untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi daerah dalam pembangunan nasional.
Selain itu, menurut dia, kelahiran DPD RI juga untuk memenuhi rasa keadilan akan pentingnya mendengar dan memperjuangkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia.
“Yang terutama, DPD RI juga lahir untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Puan.
Ia menegaskan bahwa NKRI akan makin kuat jika masyarakat di seluruh daerah merasakan kesejahteraan dan keadilan.
Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah serta para wakil rakyat harus saling memperkuat koordinasi dan kinerja dalam upaya menghadirkan kesejahteraan yang dirasakan seluruh rakyatnya.
Hal itu, menurut Puan, merupakan tugas bersama DPR dan DPD dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.
Puan juga bersyukur bisa bersinergi dengan DPD RI dan MPR RI karena memiliki pertemanan yang baik dengan Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti maupun dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
“Alhamdulillah, partnernya DPR, Ketua MPR sama Ketua DPD ini teman. Bahkan, sahabat. Kami bersinergi, bergotong royong. Jadi, sebenarnya kami bertiga ini sudah pas banget, deh. Enak ngobrolnya. Apa-apa bisa dibicarakan walaupun beliau-beliau ini umurnya sebenarnya jauh di atas saya,” kata Puan.
Pada HUT DPD RI kali ini, Puan berharap agar DPD RI makin solid dalam mencermati kelebihan daerah-daerah, terutama dalam melihat potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut.
“Dana bagi hasil daerah terkait dengan sumber daya alam itu memang bisa untuk memperkuat APBD,” kata Puan.
Puan menambahkan bahwa DPR RI berbagi peran tersebut, yakni DPD RI bisa menjembatani sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga relasinya menjadi lebih kuat, sementara DPR RI bisa mendukung dari segi regulasi dan anggaran.
Dia ingin ke depan tidak sampai ada daerah yang harus memperkuat dirinya sendiri, atau juga ada daerah yang menggantungkan sepenuhnya pembangunan daerahnya pada pusat.
Oleh karena itu, diperlukan jembatan penghubung antara sinergi pemerintah pusat dan daerah tersebut.
“Walaupun ada otonomi daerah, (sinergi) ini bisa berjalan dengan baik dan kuat,” kata Puan menandaskan. (AS)