Polisi Sita Lima Sepeda Brompton Tak Ber-SNI, Siapa Saja yang Terlibat?

SURABAYA — Jajaran Polrestabes Surabaya menyita lima unit sepeda merek Brompton dari sebuah toko di Jalan Brata Jaya Surabaya. Alasan penyebabnya, sepeda berharga puluhan juta ini dinilai tidak memiliki standar SNI.

“Iya benar. tapi beberapa hari yang lalu,” ujar Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran, Jumat (7/2).

Sudamiran mengatakan pihaknya telah mengamankan lima sepeda dari toko sepeda yang berada di Jalan Barata Jaya, Surabaya tersebut.

“Itu kan kemarin ada laporan dari masyakat. Bahwa adanya dugaan sepeda dari Tiongkok yang belum ada SNI-nya. Kemarin kami melakukan pengecekan ke sana, nanti akan kami tindak lanjuti,” ungkap Sudamiran.

Saat ini, polisi masih terus mendalami terkait temuan sepeda Brompton yang belum dilengkapi SNI. Jenis sepeda ini yang beberapa waktu lalu ramai dibahas di kasus penyelundupan Harley-Davidson dan sepeda Brompton yang dilakukan eks Dirut Garuda Indonesia, Ari Askhara.

Baca Juga:  Bawa Kabur Motor Sekuriti, Polsek Genteng Berhasil Tangkap Dua Pelaku

Aturan soal kewajiban sepeda roda dua memiliki SNI diteken oleh Menteri Perindustrian, kala itu Airlangga Hartarto, di 2018. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 tahun 2018 soal Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib. Di dalamnya, disebutkan jenis-jenis sepeda roda dua termasuk sepeda lipat, yang merupakan jenis Brompton.

Setelah lolos uji teknis, maka sepeda itu berhak diberi stempal SNI. Pelaku usaha yang melanggar tidak memperoleh SNI tetapi tetap mengedarkan sepeda roda dua, maka akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pasal 120 UU Perindustrian mengancam siapa pun yang mengedarkan barang tanpa SNI kena hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara.

Asal-usul sepeda roda dua wajib ber-SNI adalah untuk melindungi konsumen Indonesia dari produk buruk. Sehingga konsumen tidak mendapatkan hal-hal negatif dari produk itu. Apalagi dalam sistem Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), semua produk bisa berseliweran bebas di masyarakat.

Baca Juga:  Dua Kurir Sabu Jaringan Malaysia Ditembak Mati Satresnarkoba Polrestabes Surabaya

“Jika SNI ini diterapkan konsekuen, artinya semua barang beredar, terutama impor yang berkualitas rendah, perlu dilakukan pemeriksaan dengan referensi SNI,” kata Menteri Perindustrian kala itu, Saleh Husin pada April 2015 lalu, yang dikutip dari website kemenperin.go.id, Senin (7/2/2020).

Saleh mengatakan dengan adanya pemeriksaan mutu produk dari sektor-sektor tertentu tersebut, maka ditengarai peredaran barang dengan kualitas jelek bisa diminimalisasi.

“Sekali SNI dikeluarkan terhadap sektor-sektor tertentu, maka peredaran barang yang di luar SNI tidak bisa lagi beredar dan akan dicabut,” kata Saleh.

Saleh menambahkan pemerintah juga akan melakukan langkah penindakan hukum bagi barang-barang beredar di Indonesia yang tidak sesuai dengan standar tersebut.

“Kalau beredar tidak sesuai SNI, berarti dicabut barangnya dan ada penindakan hukum, yang selama ini belum kita lakukan,” kata Saleh. (AS/MA)