SURABAYA – Polemik antara Walikota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menuai sorotan.
Polemik tersebut mencuat setelah video Risma berbicara dengan nada tinggi melalui telepon dengan seorang pejabat di Balai Kota Surabaya viral di media sosial.
Risma jengkel lantaran dua mobil tes Polymerase Chain Reaktion (PCR) Covid-19 bantuan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk Surabaya dibawa ke Tulungagung dan Lamongan oleh Pemprov Jatim.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua 234 SC Kota Surabaya, M. Faresyah Gusman Belloumi meminta meminta agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, serta pihak Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur agar dapat lebih bijak dan melihat skala prioritas dalam mengambil kebijakan penanganan virus corona (Covid-19) di Jatim.
BacaJuga:
“Saya berharap agar Gubernur dan Walikota Surabaya dapat lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya dengan memerhatikan kepentingan rakyat, tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu, dan harus menghindari ego kepemimpinan,” kata Rey sapaan akrabnya melalui keterangan pers yang diterima LimaMenit.ID, Sabtu (30/5/2020).
Menurut Rey, melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 12 Tahun 2020, maka kita telah ketahui bersama bahwa Corona Virus Disease (COVID) 19 ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non-Alam penyebaran virus.
“Maka, perlu dilakukan langkah taktis dan strategis untuk menanggulanginya hingga meminimalisir penyebaran virus tersebut,” tuturnya.
Dia juga menilai, secara nasional melalui Gugus Tugas Nasional Penanggulangan COVID-19, Pemerintah pusat telah berikhtiar untuk menekan lonjakan angka ODP, PDP, Positif hingga Meninggal Dunia akibat virus tersebut.
“Namun, melihat situasi dan kondisi perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur, kami menilai telah terjadi distorsi atau perselisih-pahaman informasi yang beredar dimasyarakat terkait mis-koordinasi dan mis-konsolidasi antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemprov Jatim,” terang Rey.
“Hal ini dinilai cukup meresahkan dan rentan menimbulkan conflict of interest jika tidak kunjung berkesudahan,” tambahnya.
Rey menjelaskan bahwa, memperhatikan pemberitaan di media, baik media online, cetak maupun elektronik sejak tanggal 29 Mei 2020 polemik Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim tersebut, menurut dia merupakan hal yang tidak patut dipertontonkan pada masyarakat ditengah situasi sulit seperti ini. Sebab hal tersebut justru menimbulkan distorsi informasi yang beredar, bahkan menghalangi upaya penanggulangan penyebaranan virus COVID-19;
“Kami mengimbau juga kepada seluruh unsur atau elemen serta stakeholder yang berkepentingan dalam urusan penanggulangan COVID-19 untuk tidak mempertontonkan sikap – sikap emosional didepan masyarakat. Kami percaya hal tersebut justru mempengaruhi kondisi psikis – emosional masyarakat yang terdampak serta memperburuk kondisi dan progress penanganan yang sudah ada,” imbaunya.
Rey juga meminta kepada Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim untuk mengedepankan musyawarah sebagai salah satu budaya bangsa untuk mendapatkan kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaan dan kronologinya, baru kemudian diberitakan secara utuh sebagai informasi yang baik pada masyarakat.
“Kepada masyarakat Jawa Timur, pada umumnya masyarakat Kota Surabaya agar tetap tenang, tidak terpengaruh dan terprovokasi atas berita – berita yang memancing emosional, dan tetap menjaga Kesehatan dan keselamatan diri sendiri, keluarga dan orang lain dengan tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah, menggunakan masker, cuci-tangan secara rutin, menjaga jarak dan meminimalisir interaksi dengan orang lain untuk sementara waktu,” pintanya.
Sementara itu, Sekretaris 234 SC Kota Surabaya, Adam Syarief Thamrin menambahkan bahwa, 234 SC Kota Surabaya secara organisasi siap memberikan dukungan penuh terhadap upaya – upaya penanganan COVID-19 oleh pemerintah yang dilakukan dengan baik, arif, bijaksana dan memperhatikan kepentingan masyarakat diatas kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
“Dalam situasi yang tidak mudah seperti ini, musyawarah, gotong royong, kemanusiaan, serta keberpihakan bagi rakyat harus di kedepankan. Harapan kami, semoga upaya penanganan COVID-19 di Kota Surabaya, dan di Provinsi Jawa Timur secara umum dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat memutus mata rantai persebaran virus COVID-19 ini,” ujar Adam. (AF)
