JAKARTA – Pasca Pemilu 2019 usai dan PDIP (128 kursi) keluar sebagai partai pemenang pemilu, tidak lantas membuat kader PDI menduduki Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) berjalan mulus.
Sebagai partai dengan membawa gerbong koalisi gemuk di antaranya Golkar (85), NasDem (59), PPP (19) dan PKB (58). Mereka harus melakukan komunikasi politik agar menemukan titik terang siapa yang pantas mengisi kursi MPR.
Jika menelisik proses pemilihan Ketua MPR berdasarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) berdasarkan sistem paket yang dipilih oleh anggota MPR. Posisi Ketua MPR sangat bergantung pada PDIP.
Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno memprediksi peta politik memperebutkan kursi pimpinan MPR. Ia memperkirakan ada tiga ‘skenario’ dalam pemilihan pimpinan MPR.
BacaJuga:
“Mari kita lihat konstelasinya, konstelasinya di DPR sekarang hanya 9 fraksi di periode 2019-2024 plus kelompok DPD,” kata Hendrawan dalam diskusi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/7/19).
Ia menyebutkan tiga kemungkinan. Pertama, aklamasi. Pada skenario ini, dibutuhkan figur. Contohnya pada 2009, ada sosok Taufik Kiemas yang dianggap memiliki komunikasi politik yang begitu hebat. Maka itu, suami Megawati Soekarnoputri itu dinilai layak menjadi ketua MPR.
“Menjadi jembatan kebangsaan antarfraksi dan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan. Kalau dilihat dari nama-nama yang beredar, minta maaf, kelihatannya aklamasi agak susah figur-figurnya yang beredar,” tutur Hendrawan
Manuver Cak Imin vs Airlangga Hartarto Berebut Ketua MPR-RI
Sejumlah partai politik mulai mengincar pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI). Bahkan secara terang-terangan partai pendukung Jokowi-Ma’ruf maupun pengusung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019 mulai bermanuver demi kursi ketua MPR periode 2019-2024.
PKB misalnya, Muhamaimin Iskandar selalu ketua umum bahkan secara blak-blakan menyebut dirinya mengincar kursi ketua MPR RI yang kini dijabat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini bahkan mengaku tak tertarik lagi di jabatan eksekutif.
“Saya terus terang ingin di MPR, [menjadi] menteri sudah pernah dan sudah cukuplah saya mengabdi di eksekutif, gantian saya biar di legislatif,” kata Cak Imin di sela-sela menghadiri acara Sosialisasi Muktamar PKB di Semarang, Selasa (9/7/2019) seperti dikutip dari Antara.
PKB pun sudah bermanuver dengan bertemu dengan KH Maruf Amin selaku Wakil Presiden terpilih. Meski tidak menjawab tegas, Maruf perlu berkonsultasi dengan koalisi. Namun, koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf tidak sepenuhnya sepakat.
Sementara Golkar sebagai partai dengan perolehan suara terbesar kedua di koalisi tidak membiarkan manuver Cak Imin. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menegaskan, kursi Ketua MPR seharusnya berada di tangan Golkar. Airlangga berkata, PKB semestinya ikut membahas paket karena di dalam koalisi pemenangan Jokowi-Maruf.
“Artinya koalisi kerja akan ada paket. Nah kami mengurus paket itu. [Walau ada satu koalisi dengan PKB] tetapi kan urutan bergantung kursi,” kata Airlangga, di Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Selain itu, partai-partai di luar koalisi Jokowi juga ikut meramaikan bursa Ketua MPR. Partai Gerindra selaku parpol dengan perolehan suara terbanyak kedua di pemilu legislatif mendeklarasikan diri untuk ikut dalam bursa Ketua MPR. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengatakan, lobi-lobi masih dilakukan agar Gerindra mendapat kursi Ketua MPR.
“Peluangnya masih terbuka semua, sebelah sini, sana, semua masih cair. Tadi saya bicara dengan Pak Muhaimin (Ketua Umum PKB), semua masih cair,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Koalisi Jokowi-Ma’ruf Lobi DPD Terkait Kursi Pimpinan MPR
Koalisi Indonesia Kerja yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mulai melobi anggota Dewan Perwakilan Daerah jelang pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024.
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Johnny G Plate mengatakan, komunikasi dengan DPD dibangun untuk menyusun formasi calon pimpinan MPR. “Tentu Koalisi Indonesia Kerja akan bicara dengan DPD, pimpinan kelompok-kelompok di DPD untuk secara konsensus membentuk formasi calon pompinan MPR,” kata Johnny di Gedung DPR, Kamis (11/7/2019).
Johnny tidak menampik bila ada kemungkinan anggota DPD masuk dalam formasi calon pimpinan MPR yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Kerja.
Namun, Johnny enggan membeberkan formasi yang telah disiapkan. Menurut dia, proses lobi masih terus berjalan sehingga formasi yang sudah ada masih bisa berubah. “Kami sedang membicarakan itu dan nanti akan sampai di satu titik melalui konsensus. Kita sudah punya ancer-ancer, tapi diskusinya pastikan cair,” ujar Johnny.
Kendati membangun lobi dengan DPD, Johnny mengisyaratkan KIK telah menutup pintu pembahasan kursi pimpinan MPR dengan Koalisi Indonesia Adil Makmur yang merupakan koalisi penantang Jokowi.
“Lebih bagus Koalisi Indonesia Adil Makmur membentuk formasinya dengan kelompok DPD dan KIK membetuk formasinya dengan DPD sehingga ada pemilihan, jangan sampai semuanya bergabung-gabung,” pungkas Johnny. (Vic/red).
