SAMARINDA – Pemuda Pancasila menjadi ormas pertama yang akan segera membangun kantor pusat organisasi, Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Hal itu diungkapkan Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo (Bamsoet), usai menyaksikan penandatanganan prasasti pembangunan kantor pusat MPN Pemuda Pancasila di Kawasan IKN Nusantara oleh Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, di Samarinda, Sabtu (26/2/22).
Menurut Bamsoet, ini sebagai bentuk dukungan Pemuda Pancasila terhadap pembangunan IKN Nusantara yang digagas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin, yang keduanya merupakan Anggota Kehormatan Pemuda Pancasila.
“Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Kalimantan Timur Said Amin akan mengawal proses pembangunan kantor pusat MPN Pemuda Pancasila, yang rencananya akan dibangun diatas lahan sekitar 2 hektar, berada di tepi laut IKN Nusantara. Pemindahan kantor pusat tersebut semakin memperkuat posisi Pemuda Pancasila agar tetap dekat mendukung aktifitas pemerintahan dan kenegaraan, khususnya dalam memastikan agar nilai-nilai Pancasila dan demokrasi di kawasan IKN Nusantara tetap terjaga kelestariannya,” ujar Bamsoet.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, Wakil Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila Ahmad Ali, Majelis Pertimbangan Organisasi MPN Pemuda Pancasila Yorrys Raweyai, Sekretaris Jenderal MPN Pemuda Pancasila Arief Rahman, dan Bendahara Umum MPN Pemuda Pancasila Popo Parulian.
Hadir pula Walikota Samarinda Andi Harun, Wakil Walikota Samarinda Rusmadi, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli, Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma Brigjen TNl Cahyo Suryo Putro, Walikota Bontang Basri Rase,
Ada juga Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Adji Muhammad Arifin, Sultan Paser Muhammad Alamsyah III Aji Muhammad Jarnawi, Sultan Gunung Tabur Aji Bahrul Hadi, Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Dr. Marjoni Rachman, dan Rektor Universitas Mulawarman Masjaya.
Bamsoet juga mengapresiasi dukungan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Adji Muhammad Arifin, Sultan Paser Muhammad Alamsyah III Aji Muhammad Jarnawi, dan Sultan Gunung Tabur Aji Bahrul Hadi, terhadap rencana pembangunan IKN Nusantara sekaligus pembangunan kantor pusat MPN Pemuda Pancasila di IKN Nusantara.
Jadi Anggota Kehormatan Pemuda Pancasila
Ketiga Sultan tersebut juga diangkat menjadi Anggota Kehormatan Pemuda Pancasila.
Dia mengatakan prinsip pembangunan kantor ini seiring sejalan dengan prinsip pembangunan IKN Nusantara, yakni bukan sekadar membangun infrastruktur ataupun memindahkan bangunan fisik kantor dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
“Melainkan juga untuk membangun kota baru yang smart dan kompetitif di tingkat global, hingga menjadi lokomotif untuk berbagai transformasi kemajuan Indonesia,” ujar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar menjelaskan keluarga besar PP siap ambil bagian mewujudkan IKN Nusantara sebagai salah satu simbol identitas bangsa, green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan.
“Pemerintah menargetkan keberadaan IKN Nusantara mampu menurunkan kesenjangan antar wilayah karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa mendorong perdagangan antar wilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan provinsi sekitarnya serta mendorong diversifikasi ekonomi,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua IMI Pusat menerangkan pemerintah membangun IKN Nusantara dari sisi pembangunan fisik, Pemuda Pancasila memperkuatnya dari sisi pembangunan ideologi Pancasila.
Komitmen tersebut tidak perlu diragukan. Mengingat setelah lebih dari 62 tahun perjalanan organisasi dilalui dengan berbagai romantika, dinamika, dan kompleksitasnya.
Namun, PP masih tetap solid dan konsisten memegang teguh komitmen mengabdikan diri menjadi penegak nilai luhur Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara.
“Hal tersebut tidak lepas dari latar belakang kelahiran Pemuda Pancasila pada 28 Oktober 1959 sebagai panggilan sejarah untuk menjawab, menjaga, melindungi, dan melaksanakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 serta menjaga ideologi Pancasila,” pungkas Bamsoet. (zi)
