Pemdes Nadung Klaim Pembangunan Masjid Baiturrahman Sebelum Mereka Menjabat

PANGKALPINANG – Keresahan warga Desa Nadung Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan terkait bangunan Masjid Baiturrahman yang dinilai dibawah spesifikasi dalam RAB, mendapat respons dari perangkat Desa Nadung.

Dalam wawancara di Kantor Desa Nadung yang dihadiri oleh Sekdes Nadung, Rudi, Kadus Eli Usman, Ketua LPM Pon serta Ketua BPD Nadung, Putra. Pada intinya mereka coba melengkapi keterangan perihal permasalahan yang sebenarnya.

“Jadi begini pak, waktu transaksi itu dilakukan pada jaman sebelum kami, atau masih dijabat oleh Pjs Z, dan hasil musyawarah para tokoh masyarakat dan tokoh agama, sementara kami pada waktu itu tidak terlibat sama sekali,” jelas Ketua LPM, Selasa (15/10/2019).

Sementara itu, Sekdes Nadung Rudi menambahkan bahwa saat itu pihaknya menilai ada unsur kekeliruan dalam proses jual beli lahan warga dengan pengusaha. Dimana dalam proses jual beli tadi, pengusaha langsung berhubungan dengan masyarakat.

“Kebetulan saat itu saya masih menjabat jadi Kadus, yang saya ingat pengusaha langsung ke masyarakat, sementara pihak Pemdes tidak dilibatkan sama sekali,” kata Sekdes Nadung.

Baca Juga:  Jokowi : Gunakan Dana Desa dengan Tepat Sasaran dan Sesuai Kebutuhan

Kemudian beralih pada keterangan Ketua LPM yang memaparkan, selanjutnya berdasarkan perjanjian ketika itu adalah, tidak ada satupun orang yang boleh ikut dalam pembangunan Masjid Baiturrahman. Baik itu Pemdes, BPD dan tokoh agama.

“Katanya lahan itu luasnya 161 hektare, sementara pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha bukan dalam bentuk uang, atas permintaan tokoh agama dan tokoh masyarakat bukan permintaan Pjs atau Pemdes pada waktu itu. Harganya 10 juta per hektare kemudian berlanjut tahap pembangunan di tahun 2015 dengan tetap tidak melibatkan pihak Pemdes,” bebernya.

Kata Dia, pihaknya mengakui wajar soal keresahan sebagian warga yang menilai bahwa bangunan Masjid berada jauh dibawah spek.

“Jadi kalau dinilai dengan uang, 161 hektare nilainya ± 1,6 miliar. Dan Masjid itu kalau tidak salah pagu dananya 2 miliar 31 juta, sementara di media tertulis tahun 2017, nah ini Pemdes yang mana,” lanjut Pon.

Lain lagi dengan pengakuan dari Kadus Eli Usman yang ketika tadi ikut dalam wawancara dengan perangkat desa lainnya, Ia mengatakan bahwa pihaknya justru sedikit keberatan dengan frasa kalimat ‘tidak transparan’ pada berita sebelumnya.

Baca Juga:  Plt. Gubernur Kepri Minta Dana Desa Diteruskan

“Terus terang sesuai disitu kan tertulis kalimat tidak transparan. Disini pak, mesjid itu mulai dibangun tahun 2015, kami menduduki jabatan sebagai Kadus di tahun 2017. Jadi pada waktu itu bukan kami yang menjabat tapi masih orang-orang lama, sistemnya juga mereka terima kunci artinya lahan dijual ke pengusaha masyarakat taunya bangunan itu berdiri,” tandas Kadus Eli.

Sekedar diketahui, berdasarkan RAB pembangunan Masjid Al Fattah TA 2016 (sebelumnya disebut Baiturrahman oleh narsum -red), disebutkan bahwa total biaya pengerjaan bangunan Masjid menelan pagu dana 2 031 602 000 rupiah. Dimana ada 11 item pekerjaan didalamnya.

“Lahan desa seluas ± 200 hektare di tahun 2017 yang lalu memang telah dijual oleh pihak Pemdes Nadung. Info yang saya terima per hektare dibayar 10 juta rupiah, yang membeli pengusaha asal Koba,” ungkap Mhd via sambungan ponsel. (LH).