Para Kepala Divisi Kemenkumham Jatim Bintorwasdal ke Rutan Surabaya

SURABAYA – Fungsi pengendalian kepada jajaran terus diperkuat para Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham Jatim. Salah satunya saat melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian (Bintorwasdal) di Rutan Kelas I Surabaya (Medaeng) hari ini (28/11).

Berbagai persoalan mulai overstaying, pemberantasan pungutan liar (pungli) hingga penataan aset barang milik negara (BMN) dibahas secara mendalam dan dicarikan solusinya.

Pada bintorwasdal kali ini dilakukan oleh tiga kadiv. Kadiv Administrasi Indah Rahayuningsih, Kadiv Pemasyarakatan Pargiyono dan Kadiv Yankumham Hajerati bergantian memberikan penguatan.

Masing-masing memiliki isu sesuai dengan bidang masing-masing. Karutan Medaeng Teguh Pamuji memimpin jajarannya mengikuti setiap arahan yang diberikan pimti.

Baca Juga:  Menuju WBK, Kanim Surabaya Tetapkan Standar Pelayanan

Pada kesempatan tersebut, Kadiv Pemasyarakatan Pargiyono menyampaikan arahan dari Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami. Topik utamanya adalah penertiban tahanan yang telah memasuki masa overstaying.

Pargiyono menargetkan, seluruh lapas/ rutan di Jatim pada akhir tahun ini sudah bebas dari tahanan yang kelewat masa penahanannya.

“Kita harus tegas, jangan sampai karena tahanan overstay lalu menimbulkan kerugian negara,” tegas Pargiyono.

Pargiyono menerangkan bahwa selama ini, berdasarkan kajian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) overstaying berpotensi merugikan negara hingga Rp 12 Miliar per bulannya.

Baca Juga:  Pegang Teguh ‘Jas Merah’, Kemenkumham Jatim Gelar Ziarah Ke Makam Pahlawan

Jumlah tersebut muncul karena negara harus memberikan fasilitas kepada tahanan seperti menyediakan bahan makanan, obat-obatan dan kebutuhan lainnya.

Sementara itu, Kadiv Yankumham yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Pokja Pencegahan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) banyak menyinggung tentang upaya preventif untuk menghilangkan budaya koruptif.

Sedangkan Kadiv Administrasi menyampaikan rencana pembangunan rumah susun bagi pegawai. Untuk itu, Indah berharap ada penertiban BMN yang masih terbengkalai. (AF)