Pansus DPR Bagi Tiga Topik Besar Dalam Kajian Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Pemindahan Ibu Kota, Zainudin Amali menjelaskan bahwa keberadaan Pansus DPR RI yang mengkaji tentang pemindahan Ibu Kota Negara merupakan respons dari DPR terhadap surat Presiden yang telah disampaikan kepada DPR. Nantinya pansus akan membagi tiga topik besar dalam kajian pemindahan Ibu Kota.

“Pansus membagi tiga topik besar dalam kajian, nanti yang pertama adalah yang berkaitan dengan pembiayaan dan infrastruktur, yang kedua adalah yang berkaitan dengan lokasi dan lingkungan, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan aparatur dan regulasi-regulasi yang dibutuhkan,” jelas Zainudin saat memimpin rapat Pansus Pemindahan Ibu Kota di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/ 2019).

Sebelumnya saat Rapat Paripurna tahunan 16 Agustus 2019 lalu, Presiden telah memohon dukungan dan izin dari DPR RI terkait rencana pemindahan ibu kota. Kedepan DPR akan memberikan respon terhadap kajian dari pihak pemerintah. “Maka Pimpinan DPR melalui Badan Musyawarah membentuk Pansus ini, walaupun Pansus ini kerjanya sangat singkat,” ujar Zainudin.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga mengungkapkan, pada Jumat yang akan datang, Pansus akan mengadakan rapat dan mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi di DPR, dan sekaligus akan memberikan rekomendasi dari DPR. “InsyaAllah nanti Pansus akan memberikan laporan di rapat Paripurna terakhir, pada tanggal 30 September yang akan datang,” papar Zainudin.

Sementara itu, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pusat pemerintahan baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur tidak lepas dari masa depan bangsa Indonesia. Pemerintah berharap pada saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia yaitu pada tahun 2045, Indonesia sudah menjadi kategori negara maju.

Baca Juga:  Komisi I Bahas Potensi Kerja Sama Indonesia dengan Rusia dan Norwegia

“Kita sudah berubah status dari saat ini negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income menjadi negara yang berkategori high income atau berpendapatan tinggi atau lebih gampangnya disebut sebagai negara maju,” harap Bambang.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, berharap perhatian Pemerintah Pusat terhadap masalah-masalah yang dialami oleh kawasan Jakarta dan sekitarnya tidak berkurang, karena kawasan ini memiliki tantangan yang tidak kecil. Dimulai dari persoalan lingkungan dan air, integrasi transportasi di kawasan, dan pengelolaan konsentrasi penduduk serta ketimpangan sosial ekonomi.

“Kami di Pemprov DKI Jakarta akan terus fokus untuk memastikan Jakarta terus bisa menjadi gerbang Indonesia ke dunia Global, khususnya di aspek ekonomi dan bisnis. Karena itulah yang kami dengar arahan dari Bapak Presiden terkait dengan apa yang menjadi agenda utama,” papar Anis.

Jangan Bebani Negara

Sebelumnya, Anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan, pemindahan ibu kota negara jangan menjadi beban terhadap bangsa. Menurutnya, rencana ini harus disiapkan terlebih dahulu konsep, persiapan, serta dampak bagi ekonomi sosial dan politik bangsa. Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota negara ini juga harus memiliki landasan hukum berupa Rancangan Undang-Undang (RUU).

Baca Juga:  Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara, Menteri PANRB: ASN Harus Siap Ditugaskan Dimana Saja

“Kalau pemerintah sudah mengajukan RUU dan naskah akademis, baru kita bisa menilai masuk kepada urgensi atau belum. Untuk saat ini kesiapan dari Pemerintah DKI Jakarta maupun Kaltim konsepnya sama dari Pemerintah Pusat,” ujarnya usai pertemuan Pansus IKN dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor beserta jajarannya di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (24/9/2019) kemarin.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, jika konsep pemindahan ibu kota negara sudah rampung, dan pembahasan besaraan anggaran memberatkan negara atau tidak, serta diketahui dampak lingkungannya, maka baru dapat ditentukan layak atau tidakny ibu kota negara pindah.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Pansus IKN Muhammad Sarmuji mengatakan bahwa kondisi sosiologis masyarakat terhadap pemindahan Ibu Kota merupakan syarat mutlak yang harus dipikirkan. Politisi Partai Golkar itu menilai, satu daerah yang ingin dijadikan ibu kota negara baru harus memiliki kapasitas melting pot. Melting pot merupakan tempat bertemunya keragaman suku dan budaya dalam suatu wilayah.

“Penjelasan Gubernur, Kaltim sejak lama menjadi titik keanekaragaman masyarakat. Itu menjadi syarat yang sangat baik menjadi ibu kota negara yang baru,” kata legislator dapil Jawa Timur VI ini sembari berpesan agar DPR RI dan Pemerintah untuk segera membuat RUU dari pemindahan ibu kota negara ini, serta teknisnya juga harus dipikirkan dengan matang. (azk/sf).