SURABAYA – Sebuah bangunan rumah digunakan untuk memproduksi makanan ringan bermerek “Garuda” tepatnya di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang digerebek Ditreskrimum Polda Jatim, pada Selasa (7/1/2020) lalu.
Di lokasi, Tim Jogoboyo Jatanras bersama Tim Cobra Polres Lumajang temukan ribuan telur busuk sebagai bahan dasar perbuatan makanan ringan yang biasanya beredar dipasaran. Tak tanggung-tanggung, rumah produksi ini ternyata sudah lama beroperasi, yakni sejak tahun 2014.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jatim, Kombes Pitra A. Ratulangie mengatakan, penggerebekan itu dilakukan setelah pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat, terdapat rumah produksi makanan dari bahan yang tidak layak di kawasan Lumajang.
“Sekitar 3 Januari lalu, kami menerima informasi itu, setelah kita cek betul adanya di lokasi ini terdapat pembuatan kue camilan yang menggunakan bahan dasar telur busuk,” kata Pitra, Kamis (9/1/2020)
BacaJuga:
Selain memproduksi makanan tidak layak, lanjut Pitra, rumah produksi tersebut ternyata tidak dilengkapi izin usaha, izin edar, izin BPOM dan sertifikat halal dari lembaga yang berkompeten.
“Ini jelas merugikan masyarakat dan konsumen. Karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kita telah amankan seorang pemilik berinisial IS dan kita tetapkan sebagai tersangka” katanya.
Pengakuan tersangka, telur-telur busuk tersebut dibelinya dari seorang berinisial S warga Probolinggo dengan harga 300 per butir demi mendapatkan keuntungan lebih besar.
“Dia dapat barang yang murah. Memang sekarang tidak langsung sakit, tapi jangka panjang. Telur busuk ini isinya kan bakteri. Merugikan kesehatan masyarakat,” urainya.
Selama rumah produksi makanan ringan itu beroperasi telah beromset puluhan juta perbulannya. Dan peredaran makanan itu juga telah dipasarkan di berbagai wilayah Jawa Timur.
“Dari pengakuanya produksinya seminggu empat kali, dalam sekali produk itu beromset Rp 4,5 juta. Peredarannya Lumajang, Probolinggo, Jember, tapal kuda dan sekitarnya,” katanya.
Sementara itu, pemilik usaha tersebut disangkakan undang-undang tentang pangan. Pasal 35 tentang memproduksi, mengedarkan makanan tidak memenuhi syarat standar sanitasi pangan. (Ady)
