NKRI Harga Mati, Pemuda Pancasila Se Madura Raya Tolak Gerakan “People Power”

BANGKALAN – Menanggapi tentang people power yang didengungkan oleh beberapa pihak yang menggema dari penjuru negeri ini, maka Pengurus dan Kader Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (PP) se Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, menolak segala bentuk gerakan inkonstitusional yang mendelegitimasi Pemilu 2019.

Menurut Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Bangkalan, Saleh Farhat mengatakan, gerakan “people power” atau pengerahan kekuatan massa sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara.

“Saya menginstruksikan kepada seluruh kader Pemuda Pancasila Kabupaten Bangkalan Madura dan masyarakat bangkalan, agar jangan sampai terprovokasi dengan gerakan “people power”. Kader Pemuda Pancasila dan Masyarakat harus bahu-membahu mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, jangan sampai terpecah karena ‘people power’,” kata Saleh.

Kemudian Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sampang, H. Muhammad Wasik menegaskan bahwa, Pemuda Pancasila Sampang, menolak keras tindakan “people power” atau kekuatan masyarakat yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan dengan cara inkonstitusional.

“Penolakan ‘people power’ banyak mudaratnya terhadap kehidupan masyarakat,” tegasnya.

Sementara, Wasik selaku Ketua MPC Pemuda Pancasila Pamekasan juga menegaskan kepada seluruh Kader Pemuda Pancasila Kabupaten Sampang untuk bersama- sama dengan masyarakat Sampang Madura yang dikenal sebagai masyarakat religi, agar tidak mudah terprovokasi dengan gerakan “people power”.

Baca Juga:  KPU Bantah Suara PBB Pindah ke PPP di Dapil Maluku Tengah

“Karena people power adalah gerakan yang tidak bermanfaat , justru memperpecah belah bangsa. Ingat NKRI harga mati,” tegas Wasik.

Selain itu, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Pamekasan, Hartono, juga meminta kader Pemuda Pancasila Kabupaten Pamekasan, Madura sepakat menolak gerakan people power yang disampaikan pendukung pasangan calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, karena hal itu dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas demokrasi Pancasila.

“Terkait dengan rencana gerakan people power saya selaku Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Pamekasan, madura serta seluruh kader pemuda pancasila menyatakan menolak tegas dan tidak setuju dengan rencana itu, karena selain rentan terjadi perpecahan, cara-cara ini juga tidak baik,” kata Hartono.

Hartono menambahkan Pemuda Pancasila siap membantu aparat keamanan mewujudkan situasi kondusif pasca Pilpres 2019. Gerakan inkonstitusional seperti People Power, tidak boleh dibiarkan karena hal ini bisa mengancam perpecahan bangsa. NKRI harga mati.

“Kami berharap aparat keamanan menindak tegas siapapun yang mencoba mengacaukan situasi kondusif di wilayah Kabupaten Pamekasan,” ucap Hartono.

Pemuda Pancasila Kabupaten Pamekasan menghimbau pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi penyelenggara pemilu agar menahan diri serta menggunakan cara-cara konstitusional dalam menyampaikan aspirasinya.

Baca Juga:  Arief Poyuono Usir Demokrat, TKN Jokowi: Demokrat Sudah Tinggalkan Koalisi Sebelum Diusir

“Aparat harus tegas. Aksi-aksi turun ke jalan yang bertujuan mendelegitimasi KPU RI dan Bawaslu RI, atau aksi people power yang diserukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin Indonesia terpecah belah tidak boleh dibiarkan,” tegas Hartono.

Terakhir penolakan tersebut dari Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Sumenep. Melihat kondisi ini, Ketua MPC. Pemuda Pancasila Kabupaten Sumenep, Madura, Nik Homaidi, mengajak seluruh kader pemuda pancasila, tokoh agama dan seluruh masyarakat Sumenep Madura agar saling menghormati, menyatukan perbedaan serta menghindari people power.

“Soal adanya people power itu, Pemuda Pancasila Kabupaten Sumenep menolak dengan tegas. Kami mengajak masyarakat agar tidak ikut-ikutan people power, karena akan berdampak menimbulkan banyak korban, baik korban jiwa, masyarakat, perekonomian dan sebagainya, mari saling menghormati, dan menghindari people power,” terang Nik Homaidi.

Nik menegaskan, bahwa, people power adalah bagian dari makar. “Kalau niatnya menggulingkan pemerintahan yang sah tentu tidak dibenarkan dalam hukum. Masyarakat harus bahu-membahu mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, jangan sampai terpecah karena ‘people power’,” tandasnya. (Red)