Mustasyar NU, FKUB dan MUI Kabupaten Probolinggo Sepakat Tolak People Power

PROBOLINGGO – Mulai dari NU, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dam Forum Kerukunan Ummat Beragam (FKUB) Kabupaten Probolinggo, menolak dan angkat bicara soal ajakan aksi ‘People Power’ yang selama ini tersebar di jejaring di media sosial.

People Power adalah suatu ketidakpuasan terkait hasil pemilu yang belakangan ini mulai tersebar dalam bentuk ajakan untuk melakukan aksi.

Hasan Aminuddin selaku Mustasyar NU Kabupaten Probolinggo mengatakan, menolak keras & mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh dari giat aksi People Power serta mengajak untuk bersama sama bersatu menciptakan kedamaian.

Sementara, Sekertaris MUI Kabupaten Probolinggo M Yasin secara tegas mengatakan, bahwa kegiatan people power merupakan tindakan inkonstitusional yang dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan terhadap situasi masyarakat yang kondusif saat ini.

Baca Juga:  Selain MUI, Sapma Pemuda Pancasila Juga Tolak Gerakan Inkonstitusional (People Power)

“Hormati rangkaian proses rekapitulasi yang hingga saat ini masih terus berjalan dan dilaksanakan oleh KPU selaku pihak penyelenggara,” kata Yasin, Sabtu (18/5).

Ia juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, untuk tidak terpengaruh atas ajakan people power yang selama ini berkembang. “Saya menghimbau pada seluruh masyakarat tanpa terkecuali, untuk tidak terpengaruh ajakan people power, terangnya.

Selain itu, dia mengingatkan pihak-pihak terkait untuk menempuh jalur hukum, apabila merasa tidak puas atau mendapati kejanggalan atas proses pemilu serentak tahun 2019.

Baca Juga:  Tolak People Power, Srikandi Pemuda Pancasila Jatim Dukung TNI-Polri Dalam Pengamanan dan Penegakan Hukum

“Aksi People power tidaklah menjadi solusi atau jawaban atas proses pemilu serentak di tahun 2019 ini,”jelasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Forum Kerukunan Ummat Beragam (FKUB) Kabupaten Probolinggo. Idrus Ali menyatakan, bagi pihak yang dirugikan harus menempuh jalur hukum sesuai mekanisme yang ada.

“Kalau merasa dirugikan, silahkan tempuh jalur hukum sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku sehingga memperoleh suatu kepastian yang jelas,” pungkas Idrus. (Red).