Menko Polhukam Jawab Hoax dan Provokasi Soal Papua (Bag 2)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menjawab beberapa pertanyaan mengenai berita bohong dan provokasi tentang keadaan Papua dan Papua Barat.

Menko Polhukam menyampaikan bahwa sejak Presiden Joko Widodo diangkat menjadi presiden salah satu orientasinya ialah bagaimana membangun daerah pinggiran, termasuk membangun Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, hal ini bukan hanya ngomong, bukan hanya rencana tapi sudah dibuktikan selama 4 tahun lebih ini. Misalnya kunjungan Presiden yang sangat sering ke sana lebih dari 10 kali untuk meninjau sendiri rencana pembangunan infrastruktur, rencana pembangunan fasilitas-fasilitas kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, membangun pos lintas batas yang megah.

“Jika bicara indeks pembangunan manusia, Papua dan Papua Barat dari 58,05 pada tahun 2016 sudah menjadi 60,06 pada tahun 2018, ada kenaikan indeks pembangunan manusia. Berarti, masalah kesehatan, masalah pendidikan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Kemudian, Papua Barat kenaikannya dari 62,21 di tahun 2016 menjadi 63,74 di tahun 2018, ada kenaikan di sana,” ujar Menko Polhukam Wiranto pada saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Untuk pembangunan di bidang pendidikan misalnya, SD di awal berlakunya Otonomi Khusus atau sebelum pemekaran provinsi ada 2407 unit dan pada tahun 2018 menjadi 2321 unit di Papua, sedangkan di Papua Barat ada 1038. Artinya mengalami kenaikan 40% untuk gedung SD.

Baca Juga:  Menko Polhukam Apresiasi Gubernur Jatim dan Papua

Sementara pembangunan gedung SMP dan SMA di awal berlakunya otsus atau sebelum pemekaran, ada 513 unit, dan pada tahunn 2018 menjadi 981 di Papua dan 468 di Papua Barat, atau mengalami kenaikan pembangunan SMP/SMA 182%. Begitu juga dengan Perguruan Tinggi sama. Pada awal Otsus berarti sebelum pemekaran terdapat 1 perguruan tinggi negeri dan 11 perguruan tinggi swasta dan di tahun 2018 menjadi 4 perguruan tinggi negeri dan 21 perguruan tinggi wasta. “Ini mengalami kenaikan hampir 200 persen,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Dari kesehatan, RS awal berlakunya Otsus (sebelum pemekaran) jumlahnya hanya 12 rumah sakit. Di tahun 2018 menjadi 36 rumah sakit di Papua dan 16 rumah sakit di Papua Barat, berarti jumlahnya sekitar 52, sehingga mengalami kenaikan 300%. Sedangkan Puskesmas di awal berlakunya otsus jumlahnya 216, dan di tahun 2018 menjadi 868 di provinsi Papua dan 177 di Papua Barat, kenaikannya hampir 400%.

“Jadi ada satu bukti nyata bahwa pemerintah betul-betul mencoba untuk melakukan akselerasi pembangunan di semua bidang. Belum lagi untuk pembangunan-pembangunan yang lain, jalan-jalan antar kota, pelabuhan-pelabuhan, harga-harga disamakan. Ini semua sudah bisa membantah bahwa pemerintah cukup berlaku adil bahkan sangat adil, karena khusus Papua dan Papua Barat dana yang digelontorkan ini cukup besar. Misalnya saja tercatat bahwa untuk tahun lalu digelontorkan kurang lebih dana itu sekitar Rp 92 triliun, sedangkan dana daerah yang tersedot ke pusat kurang lebih hanya Rp 26 triliun. Sehingga ada subsidi dari pemerintah untuk pembangunan Papua,” terangnya.

Baca Juga:  Nabire dan Dogiyai Kondusif, Pemerintah Sudah Buka Blokir Layanan Data di Papua

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam juga menjelaskan mengenai anarkis di Provinsi Papua dan Papua Barat. Menurutnya, hal seperti ini tidak hanya terjadi sekarang, tapi sejak dulu juga pernah terjadi. Misalnya, unjuk rasa di Biak Numfor tahun 1998, penyerangan Polsek Abepura tahun 2000, unjuk rasa di Wasior 2001, kerusuhan pasca meninggalnya Theys Elluai tahun 2001, pembobolan gudang senjata Kodim Wamena 2003, unjuk rasa Uncen Abepura tahun 2006, Kongres Rakyat Papua III 2011, Paniai 2014, dan sekarang.

“Oleh karena itu, dengan peristiwa sekarang ini Presiden sudah mewanti-wanto ayo sabar, dialog, bukan dengan demo, bukan dengan bakar-bakar, dialog dengan hati. Ini semuanya kita lemparkan ke masyarakat agar kita semua tidak mengulangi masa lalu sebagai pelajaran kita, yang rugi juga rakyat, pemerintah, dan kita semua,” pungkas Wiranto. (AF).