KEDIRI – Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak ada niat pemerintah untuk macam-macam kecuali bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan Bandar Udara Kediri.
“Proyek ini adalah Proyek Strategis Nasional (PSN), tidak ada pikiran macam-macam, kecuali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsipnya semua harus sama-sama untung. Harga yang kami bayarkan untuk pembebasan tanah pun sudah kami naikkan delapan hingga 10 kali lebih tinggi dari NJOP. Kami tidak akan mencederai rakyat,” kata Menko Luhut saat melakukan temu wicara dengan masyarakat yang tinggal di kawasan yang akan dijadikan area Bandara, pada Sabtu (31-08-2019).
Menko Luhut dalam kunjungan ini didampingi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Dalam dialog dengan penduduk yang tanahnya terkena proyek Bandara, Menko Luhut meyakinkan mereka bahwa selain harga yang dibayarkan sudah sangat layak masyarakat juga bisa mendapat manfaat dari pembangunan proyek ini seperti terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat, lalu mereka juga bisa membangun koperasi atau usaha kecil yang bisa menunjang operasi Bandara seperti usaha makanan atau souvenir.
“Bahkan, seperti yang terjadi di Bandara Kulon Progo, ada putra daerahnya yang menjadi awak kabin. Mungkin juga putra-putri Kediri ada yang menjadi awak kabin pesawat atau bahkan menjadi pilotnya,” kata Menko Luhut.
Di Kediri Menko Luhut disambut oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Bupati Kediri Haryanti Sutrisno. Dalam sambutannya Bupati Haryanti berharap Bandara ini bisa meningkatkan perekonomian di Jawa Timur bagian barat dan Kediri.
“Semoga kesejahteraan masyarakat kami bisa lebih meningkat dengan adanya proyek ini, Kediri dulunya adalah daerah minus bahkan untuk mendapat air tanah yang layak pun saat itu sulit,” kata Bupati Kediri.
Bandara Kediri akan dibangun dengan landas pacu sepanjang 3,200 meter di atas area seluas 457 hektar. Dalam temu pidatonya Menko Luhut mengatakan, rencananya Bandara ini juga akan menjadi tempat pemberangkatan jemaah Haji sehingga akan dibangun pula fasilitas Asrama Haji yang lokasinya berdekatan dengan Bandara.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, ini adalah proyek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kediri, bukan proyek Gudang Garam,” katanya menjawab pertanyaan media bahwa banyak masyarakat khawatir tanah mereka yang dialihfungsikan untuk Bandara, nantinya akan digunakan hanya untuk kepentingan perusahaan tersebut.
Pembangunan Bandara Kediri ini menggunakan skema KPBU, kerja sama PT Gudang Garam sebagai pemilik lahan dengan PT Angkasa Pura I sebagai operator bandara. Pembangunan bandara ini merupakan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kita sudah terlambat dari jadwal dalam pembangunannya, rencana awalnya Bandara ini akan dimulai awal tahun 2019 akhirnya diputuskan harus bisa mulai pada awal tahun depan dan paling tidak, akhir tahun 2021 Bandara ini sudah rampung,” ujarnya.
Kendaraan Bermotor Listrik
Sebelumnya, Menko Luhut membuka acara Pameran dan Parade Mobil Listrik di Silang Monas, Jakarta Pusat. “Mengenai aturan saya kira Pak Menhub sudah menyiapkan, masalah polusi kita sudah tinggi sekali jadi masalah ini makin mendesak. Polusi di Jakarta itu hampir 70% itu karena energi fosil. Sekarang dengan ada sepeda motor listrik, mobil listrik, angkutan listrik itu saya kira akan membuat berkurang dalam 2-3 tahun kedepan,” jelasnya.
Menko Luhut didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, mengunjungi tiap booth pameran kendaraan listrik.
“Ini momen yang sangat baik pagi ini kita berkumpul melihat karya-karya anak bangsa yang bisa kita kembangkan. Pemerintah berpihak kepada produk-produk dalam negeri yang kita bisa buat sendiri,” kata Menko Luhut.
Menko Luhut menambahkan mengenai pembangunan kendaraan listrik, terdapat tiga poin penting yaitu pada mobil, baterai dan charging nya.
Menurut Menko Luhut program ini harus didukung karena ini berdampak tidak baik pada kesehatan. “Tidak usah bicara jauh-jauh pada anak cucu kita, Dampaknya berat untuk kita saat ini, jadi saya berharap apa yang kita bisa kita tukar harmonisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan perintah Presiden itu supaya kita lakukan, demi suksesnya program ini,” ujar Menko Luhut.
Dari sisi legal, lanjut Menko Luhut, bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan kendaraan listrik adalah dengan diterbitkannya Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Puncak dari rangkaian acara pameran dan parade hari ini, Menko Luhut beserta Menhu, Menperin, dan Menristekdikti menjajal motor listrik dengan konvoi mulai dari Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI). (Vic).
