LPPH Pemuda Pancasila Surabaya: PT Nissan Langgar Aturan Fidusia Multifinance, Wajib Dibekukan Izin Usahanya

SURABAYA – Ratusan massa dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila Surabaya kembali mendatangi Kantor PT Nissan Financial Services Indonesia (NFSI), di Jalan Dr. Soetomo No. 101 Surabaya, Selasa (19/11/19).

Mereka datang untuk menagih janji dari pihak NFSI yang telah sepakat pada Kamis (14/11) kemarin, akan mengembalikan mobil milik nasabah bernama Surin yang juga anggota dari Ormas Pemuda Pancasila Surabaya.

Weisal Karni selaku Pengacara Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila Surabaya menyebutkan bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan bahwa, nasabah atau debitur yang melakukan pembelian mobil melalui sistem kredit nantinya akan didaftarkan secara fidusia.

Peraturan fidusia ini sendiri berlaku sangat kuat, karena debitur atau nasabah dan kreditur akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Jadi apabila transaksi tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka secara hukum perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai hutang piutang biasa, sehingga leasing tidak berwenang melakukan eksekusi,” papar Weisal saat mendampingi ratusan massa Ormas Pemuda Pancasila Surabaya berdemo, di Kantor PT Nissan Financial Services Indonesia (NFSI), di Jalan Dr. Soetomo No. 101 Surabaya, Selasa (19/11/19).

Weisal menjelaskan, PT Lapan Anam Indonesia selaku penerima kuasa dari NFSI juga telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab menurut dia pihak leasing tersebut tidak menunjukkan sertifikat jaminan fidusia pada saat melakukan penarikan mobil milik nasabah dari anggota kami Pemuda Pancasila Surabaya.

Baca Juga:  Polisi Layak Pidanakan PT Nissan Financial Atas Modus Penipuan Kepada Nasabah

“Itu merupakan perbuatan melawan hukum. Apalagi jika sampai debt collector yang disuruh tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan kami (LPPH Pemuda Pancasila Surabaya) akan menelusuri hal tersebut,” jelas pengacara LPPH Pemuda Pancasila Surabaya itu.

Dia menegaskan bahwa, pihak leasing juga akan dijerat pidana, karena debt collector dari PT Lapan Anam Indonesia telah mengambil secara paksa kendaraan berikut kunci dan barang-barang pribadi milik nasabah, termasuk dokumen-dokumen penting milik Ormas Pemuda Pancasila Surabaya.

“Mereka bisa dikenakan pasal perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP. Serta pemalsuan dokumen jika legalitas debt collector dari PT Lapan Anam Indonesia tidak jelas. Dan Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” tegas Weisal.

Terkait dalam proses eksekusi penarikan kendaraan dari konsumen, lanjut Weisal, juga harus melibatkan pendampingan polisi yang sesuai petunjuk Peraturan Kapolri No 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

“Sebenarnya pihak leasing harus mengajukan surat resmi dulu ke Kapolrestabes Surabaya. Nantinya dari Kabag Ops Polrestabes Surabaya akan menunjuk petugas dari unit Reskrim dan melibatkan Intelkam, serta petugas berpakaian dinas dan Bhabinkamtibmas yang mengetahui wilayah setempat untuk melakukan pendampingan proses eksekusi,” paparnya.

Baca Juga:  La Nyalla Instuksikan Pemuda Pancasila Kawal Haries Purwoko Maju Cawawali Surabaya

Sementara untuk tahapan eksekusi pertama, harus melalui surat peringatan dulu sampai tiga kali. Kemudian dilanjutkan dengan somasi hingga jalan terakhir adalah penarikan dengan syarat semua legalitas dan prosedur yang berlaku sudah terpenuhi. Proses pelaksanaan eksekusi juga harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 ayat (3) HIR (Herzien Indonesis Reglement).

“Artinya penarikan kendaraan bisa dilakukan oleh pihak NFSI jika telah memenuhi semua persyaratan yang berlaku, termasuk juga pendampingan sesuai surat edaran resmi Kapolri. Apalagi saudara kami Surin juga belum didaftarkan jaminan fidusia, maka perampasan paksa mobilnya dan pembebanan biaya dari NFSI adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum yang berlaku. Kemudian pihak NFSI juga wajib mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar dilaksanakan eksekusi atas objek jaminan Fidusia berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut,” pungkas Weisal.

Dengan demikian, tindakan yang diambil oleh pihak leasing tersebut dapat diganjar dengan sanksi administratif berdasarkan Pasal 5 PMK No.130/2012 berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. (AF)