Lima Tahapan Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19

JAKARTA – Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan, untuk mengaktifkan sektor ekonomi, ada tahapan- tahapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) dalam menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19.

“Maka, terdapat lima tahapan yang saling berkaitan dalam melaksanakan protokol Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, yaitu pertama adalah tahap prakondisi,” kata Wiku dalam konferensi pers di BNPB, Senin (8/6/2020).

Tahapan awal yang dilakukan oleh tiap daerah adalah melakukan prakondisi dengan memberikan informasi yang holistik, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat, terkait pencegahan dan penanganan Covid-19, melalui sosialisasi dan komunikasi publik yang efektif.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Minta BNPB, TNI/Polri Siaga Hadapi Kemungkinan Pasca Gempa 6,9 SR

Kedua adalah tahap timing. Tahapan yang menentukan tentang waktu kapan suatu daerah dapat dimulai aktivasi sosial ekonominya, dengan memperhatikan data epidemiologi, tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, kersiapan organisasi dan manajemen di daerah, serta memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.

Ketiga adalah tahap prioritas. Tahapan ini dilakukan untuk memilih daerah atau sektor yang dapat dipulihkan kegiatan sosial ekonominya secara bertahap dengan dilakukan simulasi, agar kegiatan tersebut dapat berkelanjutan.

Keempat adalah tahap koordinasi pusat dan daerah. Tahapan ini penting, dimana terjadi konsultasi timbal balik, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sinergis dalam pengambilan keputusan.

Baca Juga:  Gubernur Khofifah Ingatkan Pemda dan Tim Gugus Tugasnya untuk Taati Sistem Rujukan Pasien Covid-19 ke RS Rujukan

Kelima adalah tahap monitoring dan evaluasi. Tahapan pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dari pelaksanaan, dari pemulihan aktivitas sosial ekonomi.

“Kami ingin menyampaikan, mengenai monitoring dan evaluasi peta risiko daerah. Sebagai contoh, untuk daerah zona hijau, atau tidak terdampak, kami melakukan monitoring dan evaluasi untuk kabupaten/kota yang tidak terdampak,” ujar dia.

Ia menyatakan bahwa ada perubahan data dari 102 kabupaten/kota menjadi 92 kabupaten/kota tidak terdampak, per tanggal 7 Juni 2020. Hal ini berdasarkan evaluasi indikator kesehatan masyarakat.

“Kami akan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi zonasi secara mingguan setiap hari Senin,” kata dia. (RED)