Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyampaikan keprihatinannya terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Ia menilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah gagal dalam menjaga kelestarian hutan.

“Hutan kita terbakar disebabkan karena perawatan yang kurang baik dari KLHK,” tegasnya dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Menurutnya karhutla yang telah meluas saat ini bukan karena dibakar (kesengajaan), tetapi disebabkan karena kerja sama yang kurang efektif antara lembaga negara.

“Karhutla seharusnya tidak terulang lagi kalau saja titik-titik api yang muncul sudah dipadamkan sejak dini, sebelum menjadi ratusan titik api. Sesuai Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Pasal 48 Ayat 1, dikatakan bahwa pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berkewajiban melindungi hutan kita, merawat hutan dengan baik,” ujar Bambang.

Karhutla saat ini sudah meluas ke Sumatera dan sepertiga Kalimantan mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu dan menimbulkan kerugian secara ekonomi.

“Karhutla ini mengakibatan kerugian yang cukup besar. Mulai dari masalah kesehatan, pendidikan dan pariwisata yang saat ini sedang digalakkan. Kami sangat prihatin akan hal ini. Ini bukti Kementerian LHK gagal, kejadian ini hampir sama dengan kejadian tahun 2015 dan baru bisa padam setelah ada hujan,” ujarnya.

Sementara Anggota Komisi V Syarif Abdullah Alkadrie juga menyesalkan lambatnya pemerintah dalam menangani karhutla hingga berdampak buruk bagi masyarakat.

Baca Juga:  Dyah Roro Ingin Perjuangkan Isu Lingkungan Berkelanjutan

“Saya melihat kurangnya ketegasan dari stakeholder dalam menangani Karhutla. Setiap memasuki musim kemarau selalu terjadi kebakaran,” ujar Syarif.

Syarif berharap ada tindakan tegas dari yudikatif dan eksekutif. Pasalnya, banyak persolan karhutla yang bebas di pra peradilan. “Kami minta ada ketegasan dan ada persepsi yang sama atas penegakan hukum di negeri ini,” tutup Syarif.

Karhutla Indikasi Gagalnya Restorasi Lahan Gambut

Dalam menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan dan Riau belakangan ini merupakan indikasi gagalnya pemerintah terutama Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam merestorasi lahan gambut.

“Memadamkan lahan gambut itu paling sulit karena dia bisa mencapai tiga meter ke bawah. Hal ini sekaligus menjadi indikasi kita gagal merestorasi lahan gambut kita. Bukannya bermanfaat, malah menjadi bencana,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin usai menjadi narasumber pada acara forum legislasi yang mengangkat tema ‘Karhutla Kian Luas, Apa Kabar Revisi UU PPLH?’ di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Dilanjutkan Akmal, tidak berlebihan jika kemudian pihaknya mempertanyakan efektifitas dari BRG. Padahal dalam tiga tahun terakhir ini Komisi IV telah menyetujui sejumlah anggaran bagi BRG, namun target restorasi gambut sebanyak dua juta hektar tidak tercapai. Besar harapan agar BRG bisa merestorasi seluruh lahan gambut, mengingat lahan gambut rentan terhadap kebakaran.

Baca Juga:  Komisi Pemberantasan Korupsi Tolak Revisi UU KPK

“Kami mempertanyakan efektivitas BRG yang tidak bisa mencapai target restorasi dua juta hektar lahan gambut. Dalam beberapa rapat di Komisi IV, BRG yang notabene merupakan mitra kerja, kami sempat diungkapkan alasanya. Tak lain adalah masa internal, seperti urusan kepegawaian yang belum selesai, dan anggaran yang masih menempel di Kementerian LHK,” paparnya.

Legislator dapil Sulawesi Selatan II ini berharap, masalah tersebut dapat segera diatasi agar BRG bisa merestorasi lahan gambut. Padahal sudah banyak langkah preventif yang seharusnya dilakukan dalam tiga tahun terakhir, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kebakaran.

Pada kesempatan itu Politisi Fraksi PKS ini juga mengungkapkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebanyak 90 persen kebakaran hutan dan lahan itu sejatinya dibakar atau sengaja dibakar. Hal ini tentu menuntut tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum.

Meskipun di Kementerian LHK memiliki aparat penegakan hukum bagi pelanggar atau perusak lingkungan hidup, namun harus di-back up oleh pihak kepolisian untuk menindak tegas perusak lingkungan hidup, proses ke meja hijau, sehingga diberikan sanksi yang tegas. “Intinya perusahaan apapun yang melanggar atau merusak lingkungan hidup, harus ditindak tegas dan dibawa ke meja hijau. Hal itu semata untuk memberikan efek jera bagi si pelanggar,” pungkasnya. (Ran).