LaNyalla Mattalitti Berharap DPD Jadi Katalisator Pembangunan Daerah

SURABAYA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar diskusi Refleksi Akhir Tahun 2019 dan Rencana Kerja DPD RI 2020, di Hotel Shangri-La, Surabaya, Minggu (22/12/19).

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bisa menjadi katalisator pembangunan di daerah dan perekat kebangsaan Indonesia.

“Wajah Indonesia adalah wajah 34 provinsi kita. Jika daerah maju dan berdaya saing, maka Indonesia juga akan maju dan berdaya saing,” kata LaNyalla dalam sambutannya, Minggu (22/12).

LaNyalla meminta para senator membawa permasalahan di daerah ke pusat agar dicarikan solusinya. Sehingga sejatinya peran DPD sebagai wakil daerah akan semakin terlihat dengan memberi manfaat bagi daerah.

“Kita harus dapat pastikan program dan kebijakan pemerintah dapat berjalan dan dirasakan, serta dinikmati oleh masyarakat di daerah. Karena itu tugas utama kita sebagai senator,” pintanya.

“Ke depan fungsi legislasi DPD harus diprioritaskan pada RUU yang benar-benar bermanfaat bagi daerah,” imbuhnya.

Mantan Ketua Umum Kadin Jatim ini menyampaikan bahwa, pada tahun 2019, DPD RI telah menghasilkan 39 keputusan yang terdiri dari lima Rancangan Undang-Undang (RUU), dua Pandangan Pendapat, empat Pertimbangan, 19 Hasil Pengawasan, satu Usulan Prolegnas, tiga Rekomendasi, dan lima Pertimbangan terkait anggaran.

Baca Juga:  Terkait Video Luhut Berikan Amplop ke Kiai Zubair, La Nyalla: Bisyaroh untuk Kiai Itu Hal yang Lumrah

“Saat ini DPD bersama DPR dan Pemerintah juga sedang membahas RUU tentang kepulauan. Semoga dapat diputuskan menjadi UU pada tahun 2020 mendatang, sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar daerah,” ujar mantan Ketua Umum PSSI itu.

Selain itu, menurut LaNyalla, dalam rangka memperkuat daerah, terutama menghadapi situasi perlambatan ekonomi global, DPD sedang berupaya meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah.

“Penting bagi DPD untuk memastikan semua paket kebijakan ekonomi pemerintah dapat terlaksana di lapangan,” ucapnya.

LaNyalla menjelaskan bahwa, DPD juga menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga lainnya, salah satunya dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

Kerja sama itu, lanjut kata Senotor asal Jatim ini, masih dalam ruang lingkup asistensi, supervisi, fasilitasi dan mediasi terhadap para pelaku usaha di daerah, agar dapat merasakan manfaat kebijakan-kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah.

Baca Juga:  Terpilih Secara Aklamasi, Ali Affandi Resmi Jadi Ketua Umum Kadin Surabaya

“Salah satu fungsi penting DPD RI dalam memajukan daerah adalah kewenangan DPD RI untuk melakukan review dan harmonisasi terhadap raperda dan perda,” jelasnya.

Karena menurut Ketua DPD RI, fakta di lapangan ada perda yang justru menjadi penghambat percepatan pembangunan di daerah atau menjadi pemicu ekonomi biaya tinggi bagi pelaku usaha di daerah.

“Masalah perizinan yang seharusnya sederhana dan cepat, menjadi lebih sulit dan lama karena adanya aturan-aturan tambahan melalui perda. Untuk itu, hal tersebut yang harus kita review,” tutur LaNyalla.

LaNyalla berharap semua pimpinan alat kelengkapan DPD mampu bekerja optimal sesuai dengan amanat dan tujuan lahirnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yaitu dengan spirit untuk memajukan daerah.

Turut hadir mendampingi LaNyalla Mattalitti dalam diskusi rekleksi akhir tahun tersebut, para Wakil Ketua DPD RI, Ketua dan Wakil Alat Kelengkapan DPD RI, para Senator, dan Sekjen DPD RI beserta Staf. Selain itu hadir juga para Wartawan dari Media Cetak dan Elektronik. (AF)