JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly melantik Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), pada Rabu (22/7/20) di Graha Pengayoman, Jalan Rasuna Said.
Yasonna menegaskan untuk jangan bermain-main dengan kewenangan yang dimiliki dalam soal integritas. “Sebagai Pimpinan Tinggi Pratama, bekerjalah dengan baik dan benar. Utamakan akuntabilitas dan kedepankan integritas,” ujarnya lagi.
Di antara lima Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik adalah Fery Monang Sihite sebagai Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, Pria Wibawa sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Timbul Daniel L. Tobing sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM, Aman Riyadi sebagai Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM, dan Syarifudin sebagai Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.
Usai melantik dan mengambil sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenkumham, Yasonna Laoly menyampaikan bahwa proses promosi mutasi dan rotasi dalam jabatan sesuatu yang normal dan biasa saja.
BacaJuga:
“Ini adalah proses dalam rangka melakukan pemantapan dalam kinerja organisasi. Saya berharap saudara yang dilantik dapat melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam melakuan tugas,” ujarnya.
Pejabat baru Direktur Izin Tinggal Keimigrasian dijabat oleh Fery Monang Sihite. Sebelumnya menjabat Direktur Intelijen Keimigrasian.
Kemudian pejabat baru Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) dijabat oleh Pria Wibawa. Sebelumya, menjabat Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur.
Menkumham menyampaikan, bahwa persoalan dan pengawasan warga negara asing masih juga menjadi sorotan di publik.
“Direktur Wasdakim, saudara betul-betul melakukan tugas saudara mengawasi. Secara profesional tidak grusa-grusu. Seperti yang selalu saya sampaikan bahwa Indonesia banyak tenaga kerja asing dan banyak turis asing,” ujar Yasonna.
Terhadap Fery Monang Sihite dan Pria Wibawa, Yasonna berpesan agar keduanya mampu menjalankan tugas pengawasan keimigrasian secara maksimal.
“Sebagai penjaga gerbang kedaulatan negara. Imigrasi harus mengawasi dan melakukannya secara profesional,” tambahnya.
Menkumham Yasonna Laoly juga mewanti-wanti persoalan sistem informasi keimigrasian. Menurutnya masih menjadi isu strategis yang harus diselesaikan imigrasi supaya kondisi perlintasan keimigrasian menjadi tertib dan aman.
“Imigrasi harus bekerja melakukannya secara profesional,” ujarnya.
Kualitas Penelitian di Balitbang Kemenkumham
Selain menyorot soal kemigrasian, Menkumham Yasonna Laoly juga menyorot soal kualitas penelitian para peneliti di Balitbang Kemenkumham.
Yasonna menyampaikan bahwa hasil penelitian harus memberikan warna dalam pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Maka peningkatan kualitas penelitian kinerja Kemenkumham harus ditingkatkan lagi.
“Para peneliti harus aktif dan kreatif dalam mendesain tema judul penelitian. Sehingga menarik dan memberikan manfaat,” ujarnya kepada Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik itu.
Pada umumnya kata Yasonna, penelitian di tempat kita adalah penelitian yang bersifat sumbangsih bagi kebijakan publik yang mau kita ambil. Diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam pengambilan keputusan kita.
Menteri Yasonna Laoly juga tak lupa mengingatkan para pimpinan yang dilantiknya untuk memperhatikan percepatan dan ketepatan pengelolaan anggaran. Ini harus dikuasai dengan baik. Di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini, Presiden Joko Widodo selalu mengatakan mempercepat pelaksanaan anggaran agar langsung dapat terserap dan dirasakan oleh masyarakat.
“Tetapi tentu saja tidak melupakan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kaidah-kaidah pertanggungjawaban keuangan,” pungkasnya. (Red)
