SURABAYA – Krismono berhasil mengukir prestasi bagi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur hingga ke level Nasional.
Menjelang masa Purna Bhakti, sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jatim, loyalitas Krismono pun semakin ia torehkan dengan berbagai kinerja dan raihan prestasi, salah satunya dengan meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Prestasi Reformasi Birokrasi
Dimulai dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Krismono berhasil mengukir prestasi dengan mendorong Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim sebanyak 63 Satuan Kerja (Satker) dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Jumlah satker yang lulus verifikasi oleh Tim Penilai Kantor Wilayah sebanyak 59 UPT. Sedangkan dari Tim Penilai Internal (TPI) sebanyak 47 UPT. Dan 10 UPT yang telah lulus verifikasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN).
Untuk Satker yang berhasil meraih predikat WBBM Tahun 2021 terdapat dua yaitu, Kanwil Kemenkumham Jatim dan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Tanjung Perak.
Sedangkan untuk WBK ada delapan satker yang berhasil diantaranya, Lapas Kelas I Surabaya, Bapas Kelas I Surabaya, Bapas Kelas I Malang, Lapas Kelas IIB Pasuruan, Lapas Kelas IIB Mojokerto, Kanim Kelas II Non TPI Ponorogo, Rupbasan Kelas I Surabaya, dan Rupbasan Kelas II Probolinggo.
“Sebagai pembina, Kanwil Kemenkumham Jatim sukses sebagai pelaksana dan satu-satunya Kantor Wilayah dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang berhasil meraih predikat WBBM. Dan Jawa Timur merupakan penyumbang satker terbanyak secara nasional,” kata Krismono saat membeberkan rekapitulasi capaian kinerja Kanwil Kemenkumham Jatim selama Tahun 2021, dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2021, Rabu (29/12/2021).
“Hingga saat ini, total sudah 6 satker peraih predikat WBBM di jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim, dan 14 satker peraih WBK,” lanjut Krismono.
Prestasi Bidang Pemasyarakatan
Dalam bidang Pemasyarakatan, Krismono juga mengukir prestasi Kanwil Kemenkumham Jatim dengan telah menggagalkan 22 kali upaya penyelundupan narkotika ke dalam Lapas/ Rutan.
Menurut Krismono, modusnya bermacam-macam. Mulai dari diselundupkan ke dalam kemasan cat, dimasukkan perut ikan, gorengan hingga botol sampo.
“Para bandar seakan tak pernah lelah berupaya menyelundupkan narkotika dalam lapas/ rutan. Selama tahun 2021. Kemenkumham Jatim selalu berkomitmen untuk menciptakan lapas/ rutan yang bebas dari peredaran HALINAR (Handphone, Pungli dan Narkotika). Kami juga menggencarkan deteksi dini dan pencegahan masuknya barang-barang terlarang. Terutama telepon genggam dan narkotika yang selama ini menjadi masalah utama,” ujar Krismono.
Krismono mengatakan bahwa, komitmen tersebut ditunjukkan dengan banyaknya penggagalan yang dilakukan jajarannya. Penggagalan terbanyak dilakukan Lapas Surabaya dengan enam kasus.
Selanjutnya Lapas Kediri dengan empat kali penggagalan. Dengan modus bermacam-macam. Mulai menyelundupkan dalam kaleng cat, dilempar dari luar tembok, menyangkut di selokan bahkan ada yang nekat diselundupkan dalam dubur warga binaan.
“Di urutan ketiga Rutan I Surabaya (Medaeng) melakukan penggagalan sebanyak tiga kali. Kalau di Rutan maupun Lapas Surabaya mayoritas diselendupkan dengan memanfaatkan penitipan barang,” ujar Kakanwil Krismono.
Namun, berkat kejelian petugas, upaya penyelundupan barang terlarang dari layanan penitipan barang secara drive thru bisa digagalkan.
“Meskipun alat pendeteksi narkotika masih sangat minim, tapi para petugas kami cukup optimal dalam menghalau masuknya narkotika ke dalam lapas/ rutan,” kata Krismono.
Selain itu, lanjut Krismono, sinergi dan kolaborasi yang dijalin dengan stakeholder berjalan dengan baik. Baik kepolisian maupun BNN memberikan support optimal dengan berbagai program seperti tilik sambang, pendirian pos pengaduan hingga tindaklanjut hasil temuan yang ada.
Prestasi Bidang Keimigrasian
Dalam bidang Keimigrasian, Kanwil Kemenkumham Jatim telah melaksanakan pelayanan penerbitan paspor sebanyak 62.502 buku paspor. 7.542 izin tinggal bagi orang asing, 64 tindakan keimigrasian, 40 rakor Timpora, dan 19 operasi gabungan pengawasan orang asing.
“Dalam pelayanan penerbitan paspor, Kanim Tanjung Perak terbanyak yaitu 19.508 buku paspor. Dan Kanim Pamekasan yang paling sedikit yaitu 1.404 buku paspor. Sedangkan Kanimsus Surabaya terbanyak melakukan penerbitan izin tinggal bagi orang asing yaitu 2.851 dari total jumlah ITK, ITAS dan ITAP. Dan Kanim Blitar hanya sedikit yaitu 63 penerbitan izin tinggal,” urai Kakanwil Krismono.
Tindakan Administratif Keimigrasian pada jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim, Kanim Malang terbanyak dalam memberikan 21 sanksi berupa sepuluh 10 kasus dilakukan deportasi dan 11 kasus biaya beban.
“Kanim Ponorogo hanya sekali dalam tindakan keimigrasian yaitu dilakukan deportasi. Untuk data pengungsi di Jawa Timur saat ini terdapat sebanyak 396 orang dalam periode november 2021,” terangnya.
Prestasi Bidang Administrasi
Krismono mengukir prestasi Kanwil Kemenkumham Jatim tidak hanya diwujudkan dalam pelayanan publik saja, tetapi Kriamono juga fokus merealisasi serapan anggaran.
Krismono menjelaskan, terkait realisasi anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Kanwil Kemenkumham Jatim telah mengalokasikan pagu anggaran dari total alokasi pagu belanja sebesar Rp.672,983,967,000 Miliar sampai dengan 20 Desember 2021 (Data OMSPAN) telah terserap sebesar Rp.646,008,032,177 Miliar atau sekitar 95.99 Persen.
“Secara keseluruhan realisasi anggaran Kanwil Kemenkumham Jatim sudah mencapai target 95,9 persen. Kami juga terus menerus melakukan pembenahan terhadap disiplin para pegawai dijajaran dengan melakukan pembinaan dan pengembangan SDM,” jelas Krismono selaku Kakanwil Kemenkumham Jatim.
Prestasi Bidang Yankum
Dalam peningkatan kinerja di bidang pelayanan hukum dan HAM, Kanwil Jatim juga telah meluncurkan satu inovasi kinerja unggulan yang menjadi andalannya adalah Klinik Kekayaan Intelektual.
Menurut Kakanwil Krismono, ini merupakan Inovasi layanan konsultasi terkait Kekayaan Inetelektual di lima bakorwil yaitu Malang, Madiun, Bojonegoro, Pamekasan dan Jember.
Sementara yang membuat nilai tambah inovasi ini adalah, DJKI Kemenkumham akan replikasikan di tingkat nasional, sehingga, nanti inovasi dari Kanwil Kemenkumham Jatim ini akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.
Inovasi kolaboratif ini membuat pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi membantu masyarakat. Khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) mendapatkan pelindungan kekayaan intelektual (KI).
“Total data permohonan pendaftaran KI mulai merek, cipta, desain industri, paten, dan indikasi geografis telah mencapai 23.644 dari jumlah permohonan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan dari Kantor Wilayah sejumlah 1.518 permohonan,” papar Kakanwil Krismono.
Sementara untuk masyarakat yang telah menerima bantuan hukum gratis – litigasi sejumlah 499 orang terkait penyidikan/ gugatan, dan 1.545 orang terkait persidangan. Sedangkan untuk bantuan hukum gratis – non litigasi sebanyak 822 kegiatan.
“Total sudah 2.044 orang penerima bantuan hukum dan 822 kegiatan yang telah kami laksanakan. Untuk bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jatim telah menyumbang sebanyak 53 UPT yang mendapatkan penghargaan pelayanan publik berbasis HAM tahun 2021,” pungkas Krismono sekaligus berpamitan kepada seluruh teman-teman wartawan dalam mengakhiri masa purna bhakti sebagai Kakanwil Kemenkumham Jatim. (AF).
