KPP Surabaya Karangpilang Lakukan Gebyar Pajak 618

Kepala KPP Pratama Surabaya Karangpilang, Eko Radnadi Susetio (Foto: Istimewa)

SURABAYA – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang melaksanakan Gebyar Pajak 618 secara online atau memakai Zoom Metting dari kantornya, pada Kamis (22/4), siang.

Dalam acaranya, kantor pelayanan pelaporan perpajakan itu mengundang para wajib pajak yang ada pada wilayah kerjanya. Terdapat ada sekitat 500 wajib ikut serta meramaikan pertemuan melalui kanal Zoom tersebut. Baik dari wajib pajak, perusahaan hingga undangan lainnya.

Pertemuan ini dimaksudkan guna memberikan informasi tentang kepatuhan pajak. Mulai dari batas akhir pelaporan bagi pajak pribadi atau badan.

Hingga informasi dan tata cara pelaporan. Mulai pelayanan melalui E-Filling, maupun tatap muka oleh petugas di kantor. Acara yang dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu berjalan sangat baik.

Pemantapan akan manfaat pajak untuk Bangsa Indonesia menjadi paparan Dirjen Pajak, Suryo Utomo. Bahwa pajak menjadi bagian penting dalam pengentasan masalah kesehatan di tengah pandemi ini.

Usai itu, acara kemudian dilanjutkan oleh paparan Kepala KPP Pratama Surabaya Karangpilang, Eko Radnadi Susetio.

Pihaknya selaku nahkoda di kantor tersebit menjelaskan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi atas kepatuhan pajak yang sudah dilaksanakan oleh wajib pajak di wilayahnya. Tingkat kesadaran yang semakin bagus dan perlu adanya rangsangan agar lebih baik.

Gebyar Pajak ini merupakan rangsangan untuk mensuport kesadaran pajak agar lebih baik lagi. Sebab pajak adalah tiang negara. Kuat dan kokohnya kesadaran pajak akan menjadikan negara ini maju dan terus berkembang.

Baca Juga:  Kemenkeu dan Kemenkumham Bersinergi Optimalkan Basis Data Pemilik Manfaat

Digambarkannya seperti ketika panen padi. Sebagian bulirnya harus disisihkan untuk kembali disemai dan di tanam. Nantinya, bulir itu akan tumbuh dan berkembang menjadi panen padi yang banyak.

“Siapa lagi yang akan peduli dengan hal ini semua kalau bukan para wajib pajak. Itulah cita -cita luhur bangsa ini dalam menjalankan roda perekonomian melalui pajak. Pajak untuk negara, khususnya di masa pandemi ini,” jelasnya.

Lanjut Radnadi, tarjed perolehan pajak di tahun 2021 di wilayah kerjanya mencapai Rp. 1,328 Trillyun. Hingga saat ini sudah tercapai sekitar 25 persen. 2 tahun sebelumnya, Kantornya berhasil mencapai persentase sebeaar 84 persen.

Meningkat di tahun setelahnya atau tahun 2020 dengan baku pajak sekiyar Rp.1 Trillyiun bisa mencapai tarjed 96,75 persen. Prestasi demi prestasi ini bagian dari kesuksesan bersama. Semangat kerja pegawai dibawah naungannya menjadi motor penggerak. Kesadaran wajib pajak turut andil bagian di dalamnya.

“Berapapun nilainya sangat berarti. Untuk bukan April ini adalah bulan pelaporan Spt Badan. Diketahui sudah ada 77 persen badan yang sudah lapor, sisanya yang belum agar secepatnya sebelum jatuh tempo akhir bulan, ” serunya.

Baca Juga:  Ditjen Pajak: Super Deduction Vokasi Untuk Dorong Keterlibatan Swasta Kembangkan SDM

Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tmur 1, Prof. Dr. Poltak Maruli John liberty Hutagaol. M.Acc. M. EC (Hons). SE. Ak mengatakan bahwa Gebyar Pajak adalah relaksasi kepatuhan pajak agar menjadi lebih baik lagi.

Momentum penambahan kefahaman untuk membantu negara dalam mengelola roda pemerintahan sangat penting. Bagian dari silaturrohim antara pegawai dan wajib pajak. Sebab, hasil dari pajak, secara garis besar banyak penggunaannya. Dijabarkan John, untuk kegiatan pembangunan berkesinambungan, tukang punggung APBN hingga program pemulihan ekonomi nasional.

Dimana masih terpuruk akibat Pandemi Covid- 19. Serta mengatasi krisis kesehatan akibat dampak wabah internasional itu.

“Alokasinya sekitar 669 Trillyun untuk menyelesaikan krisis kesehatan akibat pandemi ini. Ada sekitar Rp. 176,3 Trilliyun khusus untuk kesehatan dimana Rp.58,13 Trillyun belanja untuk Vaksin secara Nasional dan itu gratis, ” tegasnya.

John, sapaan Kakanwil DJP Jawa Timur 1, juga mengingatkan kepada wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya. Dalam memberikan prlaporan juga wajib benar dan jujur. Sesuaikan dengan transaksi yang sudah dilakukan..tujuannya agar pelaporan sesuai dengan kenyataan.

“Dengan patuh dan jujur berarti sudah mengisi dan berpartisipasi untuk pembangunan nasional, “ pungkasnya. (Red).