Yasonna Laoly Terima Penghargaan dari KemenPANRB

JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menerima penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan Pembangunan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Penghargaan disampaikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo didampingi Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dalam acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Jakarta, Senin (20/12).

Penghargaan diberikan karena Yasonna dinilai sebagai salah seorang pemimpin yang berhasil mendorong dan memantik semangat pembangunan Zona Integritas di lingkungan instansinya. Ini bukan pertama kalinya Yasona menerima peghargaan sejenis, melainkan berturut-turut sejak tahun 2018 hingga 2021.

Untuk tahun 2021, Yasonna berhasil menjadikan 55 Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kemenkumham mendapatkan penghargaan ZI. Terdiri dari WBK untuk 49 satuan kerja (satuan kerja), dan WBBM untuk 6 satker.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, yang hadir mewakili Yasona mengungkapkan rasa bangga serta terimakasihnya atas penghargaan ini. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi Menteri dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas dari korupsi.

Baca Juga:  Pimpin Apel Akbar Kemenkumham, Yasonna Laoly Serukan Kerja Keras, Kerja Cepat, Kerja Produktif

“Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen dan konsistensi Kemenkumham dalam menegakkan Zona Integritas. Ke depan, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga Indonesia menjadi negara maju yang bebas dan bersih dari praktik korupsi,” ujarnya.

Andap kemudian meminta agar jajarannya jangan berpuas diri dengan raihan ini. Sebaliknya, menjadikannya sebagai momen untuk terus memacu diri dalam pembangunan zona integritas.

“Jajaran Kemenkumham, baik di pusat, kantor wilayah maupun seluruh unit pelayanan teknis, jangan berpuas diri dengan penghargaan ini. Semuanya wajib terus meningkatkan zona integritas, melakukan pembenahan dan perbaikan internal demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ucapnya.

Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini diselenggarakan oleh Kemenpan-RB sejak tahun 2015. Total penghargaan ZI yang diraih Kemenkumham sejak tahun 2015 adalah 170 dengan rincian 150 satker menerima WBK dan 20 satker WBBM.

Penghargaan untuk 10 Pemimpin Perubahan oleh KemenPANRB adalah untuk pimpinan instansi pemerintah baik Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota yang dianggap telah berhasil mendorong dan memantik semangat pembangunan Zona Integritas di lingkungan instansinya.

Baca Juga:  Prestasi Kemenkumham Lahir Diantara Mindset dan Kolaborasi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo menyatakan reformasi birokrasi menjadi katalisator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) untuk mendukung pembangunan nasional.

Hal ini juga dilakukan untuk mewujudkan ekspektasi presiden tentang reformasi birokrasi yakni birokrasi yang berdaya saing, birokrasi yang menciptakan hasil, birokrasi yang lincah dan agile, dan birokrasi yang making delivered.

Menteri Tjahjo mengingatkan kembali arahan presiden untuk tidak melakukan korupsi. “Jangan korupsi, ciptakan sistem menutup celah terjadinya korupsi!” ujar Tjahjo Kumolo pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021, Senin (20/12).

Pada penghujung tahun 2021, lahir 558 unit kerja agen pelopor perubahan birokrasi berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebanyak 486 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 72 unit kerja mendapat predikat WBBM. (Red).