Komisi XI Pertanyakan Piutang Himbara

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti masalah piutang negara, yang dilakukan oleh bank-bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Tidak hanya itu, ia juga mempertanyakan apakah piutang yang sudah dihapus bukukan itu masih menemui sejumlah kendala, bagi Himbara yang beranggotakan Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN itu.

“Apakah keputusan yang telah dibuat di Mahkamah Konstitusi itu masih belum cukup kuat untuk ini, karena ini juga penting menyangkut persaingan usaha yang seimbang antara Bank BUMN dan swasta,” kata Andreas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI bersama Himbara, Perbanas, Asbisindo, Asbanda dan Perbina di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Permasalahan stagnasi dana juga menjadi masalah bersama industri perbankan. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mempertanyakan hal tersebut dikarenakan terbatasnya sumber dana yang ada di dalam negeri, serta dipengaruhi oleh iklim kompetisi dimana pemerintah juga mengeluarkan Surat Hutang Negara (SBN).

Baca Juga:  Komisi I Bahas Potensi Kerja Sama Indonesia dengan Rusia dan Norwegia

“Karena disebutkan, dua tahun ini kita sudah stagnan. Ya kita juga tahu, tetapi kalau kita dapat memahami penyebabnya dengan benar, maka kita sudah bisa mempunyai 50 persen jalan keluarnya. Karena itu kita harus jelas. Kita (Komisi XI) menginginkan honest opinion dari pelaku industri, apa sih sebetulnya sehingga dana ini menjadi stagnan,” ungkapnya.

Sebagaimana disampaikan dalam RDP, data lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan adanya perlambatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang lebih besar daripada pertumbuhan kredit, dimana perlambatan tesebut membuat terjadinya kenaikan LDR (Loan to Deposit Ratio) perbankan mencapai 94,04 persen pada kuartal kedua tahun ini.

Baca Juga:  Listrik Padam Massal, Legislator Minta Manajemen PLN Berbenah

“Kalau perbankan LDR-nya sudah 94 persen itu, menurut saya, sudah lampu kuning itu. Jadi ini perlu ada penyelesaian yang jelas, untuk itu seluruh mitra harus menyampaikan solusinya terkait industri ini,” imbuh legislator dapil Jawa Timur V ini.

Terkait dengan permasalahan Bank Muamalat, Andreas juga sempat mempertanyakan pihak Himbara bahwa bank-bank anggotanya sempat diminta untuk menyelematkan bank syariah yang bermasalah tesebut.

Dirinya menyampaikan bahwa isu-isu tersebut menjadi penting menginat cakupannnya secara nasional.

“Ini harus dibicarakan secara bersama-sama antar regulator dengan pelaku industri perbankan itu. Seringnya ketika kita menghadapi permasalahan tidak ada rencana yang matang. Karena permasalahan itu, baru ada rumor saja, maka harga sahamnya langsung turun. Dan kalau harga saham turun itu juga merugikan negara secara keseluruhan,” pungkasnya. (alw/sf)