Ketua DPR Minta KADIN Majukan Kebudayaan Nasional

SOLO – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia tidak hanya fokus pada aktivitas bisnis semata. Namun, juga turut mengambil peran besar dalam memajukan kebudayaan nasional serta kearifan lokal.

“Saya mengapresiasi inisiatif KADIN Indonesia yang memadukan kirab budaya dalam Rapimnas KADIN Indonesia. Melalui kirab budaya, KADIN Indonesia memperlihatkan nafas baru yang lebih segar, lebih dekat dengat rakyat, lebih dekat dengan identitas bangsa yang berkebudayaan,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat mengikuti kirab budaya KADIN Indonesia, di Solo, Jawa Tengah, Selasa (27/11/2018).

Kirab budaya yang diselenggarakan KADIN Indonesia ini diikuti ratusan rombongan budaya berpakaian adat. Puluhan kereta kuda, mobil hias, sanggar seni budaya, serta berbagai elemen masyarakat meramaikan kirab yang mengambil rute dari Stadion Sriwedari hingga Balai Kota Surakarta.

Baca: Kadin Jatim Bantu Wujudkan Stabilisasi Harga Pangan

Bamsoet yang mengenakan pakaian adat Jawa menuturkan, kemajuan pembangunan sebuah bangsa tidak hanya ditunjukan oleh tingginya gedung pencakar langit, mewahnya pusat perbelanjaan, maupun gemerlapnya cahaya lampu kota. Tetapi juga harus ditunjukan dengan tumbuh suburnya perilaku budaya dalam kehidupan masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi tanpa menyentuh aspek budaya hanya akan melahirkan konsumerisme tanpa kontrol. Masyarakat menjadi lupa esensi utama ekonomi sebagai wujud gotong royong membantu sesama. Aktifitas ekonomi yang tidak melibatkan aspek budaya juga akan membuat orang sibuk mengeruk pundi-pundi kekayaan tanpa memperhatikan lingkungan alam maupun kondisi sosial sekitar,” kata Bamsoet.


Karenanya, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia bidang Hubungan Antar Lembaga ini berharap, Rapimnas yang berlangsung dari tanggal 26-29 November 2018 akan membawa hasil yang mencerahkan. Bukan hanya bagi pembangunan ekonomi dalam skala nasional, melainkan juga bagi perekonomian rakyat di daerah dalam skala lokal.

“KADIN Indonesia bukan hanya milik pengusaha korporasi besar saja, namun juga milik semua pengusaha dan wirausaha Indonesia. Dari muda sampai yang senior, semua punya peran yang sama dalam berkontribusi memajukan ekonomi rakyat. Sektor UMKM juga menjadi bagian yang tidak kalah penting untuk diperhatikan,” tutur Bamsoet.

Baca Juga:  Bamsoet Ajak Para Bikers Jadi Duta Nasionalisme

Baca: La Nyalla: Rapimnas Kadin Penting Untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Legislator Partai Golkar ini menambahkan, setelah sukses membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektifitas penduduk antar wilayah, pemerintah dan KADIN Indonesia masih mempunyai tantangan besar dalam mendorong peningkatan ekspor produk nasional. Pergerakan barang dan jasa tidak hanya harus tumbuh di dalam negeri saja, melainkan juga harus menembus ke mancanegara.

“Perang dagang antara Tiongkok dan Amerika membuat ekonomi global menjadi demam. Indonesia tidak boleh larut dalam kondisi seperti ini. Kita harus bisa mencukupi kebutuhan nasional dari produktifitas di dalam negeri. Bahkan, seharusnya kita yang mengekspor kebutuhan barang dan jasa berbagai negara-negara dunia. Tantangan ini yang harus bisa dijawab pemerintah bersama KADIN Indonesia,” tambah Bamsoet.

Respon Positif Keinginan KADIN Tunda Pembahasan RUU KUP

Selain itu, Bambang juga merespon positif keinginan KADIN Indonesia yang menyetujui penundaan pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Penundaan tersebut bisa berefek positif dalam perumusan daftar inventarisasi masalah (DIM), mengingat masih banyaknya subjek pajak yang belum terjangkau, seperti pada industri ekonomi digital.

“Penyertaan hukuman kepada para pemungut pajak yang melakukan pelanggaran juga perlu dimasukan dalam RUU KUP. Karena setiap pelanggaran yang terjadi, tindak pidana bukan hanya pada si wajib pajak saja. Pasti selalu ada unsur kerjasama dengan pihak perpajakan. Perumusan sanksi hukumnya harus dilakukan secara mendalam, tidak bisa sembarangan dan asal-asalan,” ujarnya

Bamsoet menilai penundaan pembahasan RUU KUP bukanlah sebuah kemunduran. Melainkan menjadi pijakan yang kuat agar pembahasannya bisa dilakukan secara komprehensif, tidak terburu-buru dan bisa menjawab berbagai permasalahan seputar perpajakan. Terutama, dalam hal tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban yang lebih sederhana.

Baca Juga:  Jokowi Ajak Pemuda Pancasila Bersyukur, Kader Terbaik Duduk di Posisi Penting

“Jangan sampai orang mau bayar pajak, malah dipersulit karena aturannya ‘njelimet’. Kita ingin jadikan membayar pajak sebagai sebuah lifestyle yang menunjukan kebanggaan. Disisi lain, pemerintah juga harus transparan dalam penggunaan uang rakyat yang dipungut dari pajak. Jangan sampai rakyat sudah rela memberikan uangnya, malah di korupsi dan jadi bahan bancakan,” tutur Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia bidang Hubungan Antar Lembaga.

Baca: Ekonomi Global Tak Pasti, Jokowi Minta CEO Harus Jeli Lihat Peluang

Fokus ke depan dari RUU KUP adalah bagaimana menuntaskan reformasi perpajakan yang lebih tranparan dan akuntabel. Bukan sekadar meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, melainkan juga memberikan jaminan dan kepastian hukum yang menyeluruh.

“Data Kementerian Keuangan menunjukan realisasi penerimaan pajak setiap tahun meningkat. Tahun 2015 jumlahnya mencapai Rp 1.055 triliun, tahun 2016 menjadi Rp 1.105 triliun. Tahun 2017 meningkat menjadi Rp 1.339 triliun. Per 31 Agustus 2018, jumlahnya sudah mencapai Rp 799,47 triliun dari target Rp 1.424 triliun sampai akhir 2018. Tren positif kenaikan ini harus terus dijaga, bahkan lebih digalakan lagi,” tegas Bamsoet.

Dirinya yakin dengan dukungan dan kerjasama KADIN bersama pemerintah dan DPR RI, RUU KUP nantinya akan menjadi titik baru peradaban perpajakan di Indonesia. Mengingat Indonesia sudah memasuki era keterbukaan informasi keuangan. Sehingga, tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi.

“Siapapun akan sulit menghindari pajak. Negara-negara yang dikenal sebagai tax heaven seperti Swiss dan Panama saja sudah ikut bagian dari keterbukaan informasi keuangan. Jadi daripada menghindar terus menerus, wajib pajak lebih baik taat membayar pajak. Agar tak malu, sekaligus menunjukan diti sebagai pribadi yang beradab,” pungkasnya. (LM/ Jay/SF)