Kerjasama Dengan Mantan Komisioner KPU Surabaya, Makelar Suara Diduga Tipu Caleg Gerindra

Aisyuddin makelar suara Caleg DPR RI Djamal Aziz dari Partai Gerindra, saat membuat surat perjanjian pengembalian uang kepada Tim Habib Djamal.

SURABAYA – Pasca pemilihan umum legislatif 2019, Calon Legislatif (Caleg) DPR-RI periode 2019-2024 Djamal Aziz, dari Partai Gerindra, Dapil Jawa Timur 1 (meliputi Kab. Sidoarjo, dan Kota Surabaya) merasa ditipu oleh Komisioner KPU Kota Surabaya Edward Dewaruci bersama tim makelarnya.

Kejadian ini terungkap setelah adanya penagihan pengembalian uang jaminan suara dari tim Djamal Aziz kepada tim makelar Edward Dewaruci.

“Uang yang saya terima dari Habib Djamal Aziz sejumlah 1 Milliar Rupiah. Dan saya serahkan kepada saudara Edward Dewaruci selaku Komisioner KPU Kota Surabaya untuk mengamankan 35 ribu suara Habib Djamal Aziz. Sisa 300 juta saya gunakan untuk operasional dan pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK),” ungkap Aisyuddin selaku tim makelar suara dari Edward Dewaruci, saat dikonfirmasi dirumahnya desa Semambung Sidoarjo, Kamis (18/7/19).

Aisyuddin menjelaskan bahwa sebelumnya dia telah telah mengembalikan uang senilai 50 juta rupiah kepada Tim Habib Djamal Aziz pada bulan puasa kemarin. Dan pada hari ini (18/7) saya kembali beretikad baik untuk mengembalikan lagi uang senilai 50 juta kepada Tim Habib Djamal.

“Nanti Minggu depan saudara Edward Dewaruci juga akan memberikan pembayaran lagi uang suara tersebut senilai 200 juta rupiah. Sisa 500 juta akan dibayar bertahap sesuai perjanjian kita dengan Tim Habib Djamal. Karena dari nilai 1 Milliar, kami dikasih keringanan oleh habib Djamal sebesar potongan 20 persen untuk pengembalian uang pengamanan suara tersebut,” jelas Aisyuddin.

“Saya sudah niat untuk membongkar kasus ini. Saya siap menanggung akibatnya. Saya siap dipenjara terkait pengamanan 35 suara habib Djamal,” imbuh Aisyuddin.

Sementara itu, menurut Tim Habib Djamal, modus operandi si Makelar mula-mula mengkritik metode kampanye dialogis secara on-air yang menurutnya tidak efektif meraih dukungan suara rakyat. Selanjutnya ia menawarkan metode lebih efektif, yaitu membeli suara di sejumlah kecamatan dari kabupaten di daerah pemilihan bersangkutan.

“Tawaran yang diberikan si makelar adalah jaminan pengamanan 35 suara Habib Djamal oleh Komisioner KPU Kota Surabaya Edward Dewaruci,” kata Tim Habib Djamal kepada media.

Praktik tercela berupa jual-beli suara nampaknya tidak terelakkan dalam sistem pemilihan langsung. Meski tak selalu terbukti, banyaknya tudingan suap, mark-up suara hingga ‘operasi fajar’ dalam pilkada patut jadi bahan pembelajaran.

Demikian pula ajang Pemilu 2009. Tak sedikit partai politik telah menghapus sistem nomor urut guna menentukan siapa caleg yang duduk di parlemen. Penetapan siapa caleg yang berhak jadi anggota legislatif ditentukan oleh jumlah perolehan suara.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan Komisioner KPU Kota Surabaya Edward Dewaruci belum bisa dikonfirmasi melalui telepon. (Red)