JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman memberikan catatan penting kepada calon Kapolri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI.
Dia menekankan agar institusi Kepolisian benar-benar melakukan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Ia menilai saat ini tugas perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat belum maksimal, sehingga ia berharap di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru bisa memaksimalkan dua kewajiban tersebut.
“Tugas Kepolisian memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tapi faktanya banyak sekali anggota polisi yang tidak melindungi masyarakat, misalnya ikut dalam penanganan kasus-kasus tanah yang belum jelas asal-usulnya, ikut dalam kasus-kasus tambang ilegal yang merugikan masyarakat,” papar Benny saat menguji kelayakan calon Kapolri baru di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2020).
Selain itu ia menilai, dalam penanganan kejahatan luar bisa, institusi Kepolisian belum memiliki agenda yang tajam. Dia mempertanyakan kepada calon Kapolri yang baru, apa solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, terlebih lagi luasnya wilayah NKRI dengan pulau-pulau yang ada tentu menjadi tantangan tersendiri bagi polisi.
“Berkaitan dengan kejahatan-kejahatan luar biasa kami belum menemukan agenda yang lebih tajam, untuk menangani kasus-kasus terorisme, radikalisme, narkotika, dan illegal logging, illegal mining, kasus kejahatan lingkungan. Seperti apa solusi Bapak (Listyo) nantinya?” tanya politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Tak hanya itu, Benny beranggapan bahwa supporting dari Kepolisian terhadap KPK masih belum maksimal.
“Kami belum melihat penajaman, dukungan institusi Kepolisian terhadap KPK, sebagai garda paling depan dalam pemberantasan korupsi, ada kesan institusi ini menghambat-hambat kerja KPK. Apa rencana bapak ke depan, untuk mendukung supaya institusi Kepolisian medukung KPK habis-habisan,” tandas Benny.
Anggota Dewan dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) I ini juga menekankan tentang netralitas Polri dalam agenda politik nasional.
“Tugas bapak sebagai pimpinan paling tinggi di isntitusi kepolisian adalah menjamin netralitas intitusi ini utamanya dalam agenda politik, Pemilu, Pilpres, Pilkada. Apa agenda bapak untuk menjamin, misalnya tadi Babinkamtibnas di desa-desa tidak mejadi alat politik tertentu untuk mensukseskan parpol tertentu dalam Pemilu nantinya,” ungkap Benny. (eko/sf)
