Kemenko Kemaritiman Dorong Mangrove Sebagai Isu Nasional

PURWOKERTO – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Agung Kuswandono menjadi keynote speaker di hari pertama acara International Conference on Mangrove And Its Related Ecosystem (ICoMIRE) 2019, pada Rabu (21/08/2019) kemarin.

Deputi Agung, dalam paparannya menjelaskan mengenai mangrove di Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah hilangnya lahan mangrove sebesar 1,8 juta hektar, serta upaya apa saja yang sudah dilakukan.

“Yang menangani mangrove di Indonesia luar biasa banyak, mestinya 1,8 juta hektar tadi bisa kita selesaikan rehabilitasinya, tapi kejadian itu sampai saat ini belum terjadi. Kalaupun kita menanam mangrove, maka sifatnya masih seremonial, sifatnya masih terkotak-kotak di daerah-daerah tertentu, sedangkan tingkat kerusakannya, menyeluruh dari Sabang sampai merauke.” tegas Deputi Agung dalam paparannya.

Dia menambahkan bahwa percepatan rehabilitasi mangrove dilakukan dengan bantuan Lanal TNI AL di Indonesia, serta pemberdayaan masyarakat untuk lahan mangrove yang kritis. Selain itu, diperlukan juga komitmen pemerintah untuk menjadikan mangrove sebagai salah satu isu nasional, yang artinya anggaran untuk rehabilitasi mangrove tersebut harus diletakkan sebagai prioritas,

Baca Juga:  Pemerintah Pastikan Bandara di Kediri Mulai Dibangun Awal 2020

Masih dalam paparannya, Deputi Agung menjelaskan pendekatan baru, yang dilakukan untuk rehabilitasi mangrove ini.

“Paling awal adalah harus kita petakan daerah-daerah yang akan dijadikan konservasi mangrove. Lalu kita adakan RZWP3K, yaitu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi setiap provinsi harus membuat Perda mengenai tata ruang di daerahnya masing-masing, mana yang untuk industri, mana yang untuk mining, pariwisata, ekosistem, atau perbaikan lingkungan, dan seterusnya” tambah Deputi Agung.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa RZWP3K yang telah jadi sekarang ini baru 22 dari total 34 provinsi. Sisanya masih terkendala beberapa masalah. Contohnya, karena proses pemberian ijin yang masih tumpang tindih, sehingga susah dipetakan.

“Jika sudah selesai, tidak ada lagi ijin membuat tambang di hutan lindung, membuat tambang di hutan konservasi.” tegas Deputi Agung.

Gerakan rehabilitasi mangrove sudah dicanangkan setahun lalu, dan ditargetkan 5 tahun ke depan, lahan mangrove seluas 1,8 juta hektar yang hilang secara signifikan dapat dikembalikan. Termasuk kerjasama dengan KLHK dalam membuat buku yang menjadi pedoman untuk memperbaiki mangrove di Indonesia.

Baca Juga:  Menko Luhut: Bandara Kediri Adalah Proyek Strategis Nasional, untuk Kesejahteraan Rakyat

“Kita juga mempunyai buku sebaran mangrove yang ada di daerah bahaya tsunami di Indonesia. Dan salah satu cara menahan tsunami, meskipun tidak efektif, adalah dengan menanam mangrove” tambah Deputi Agung dalam menjelaskan beberapa manfaat mangrove.

ICoMIRE 2019 ini difasilitasi oleh Universitas Jenderal Soedirman yang bekerjasama dengan berbagai K/L termasuk Kemenko Bidang Kemaritiman, dan merupakan forum bagi para ilmuwan, peneliti, kemitraan,praktisi, akademisi dan pemerintah dalam bertukar gagasan mengenai mangrove untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan memanfaatkanya untuk kesejahteraan manusia.

Pada ICoMIRE 2019 di hari pertama ini pula, terselenggaranya kongres Indonesian Mangrove Society (IMS) yang pertama. Harapannya, IMS bisa menjadi komunitas se-Indonesia yang menentukan langkah terhadap mangrove ke depan, termasuk sebagai penggerak World Mangrove Center dan menjadi bagian dari International Society For Mangrove Ecosystems (ISME).