Kejati dan Ombudsman Apresiasi Langkah Kemenkumham Jatim

SURABAYA – Langkah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur (Kanwil Kemenkumham Jatim) dalam melakukan Apel Penandatanganan Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan ZI mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak.

Salah satunya adalah dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Ombudsman RI Perwakilan Jatim.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim I Made Suarnawan dan Ketua ORI Perwakilan Jatim Agus Widiyarta.

Suarnawan membacakan sambutan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Moch Dofir yang berhalangan hadir.

Suarnawan mengungkapkan bahwa untuk meraih predikat WBK/ WBBM tidak mudah dilakukan. Terutama untuk menghapus kebiasaan buruk terutama sifat koruptif.

Baca Juga:  Sejumlah Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham Jatim Dilantik Di Posisi Baru

“Namun harus yakin bisa, dengan tekad yang kuat dan pemimpin yang punya visi ke depan,” ujar Suarnawan, Selasa (7/1)

Menurutnya, harus ada perubahan sistem secara internal untuk membawa dampak positif kepada eksternal. Dengan melakukan reformasi birokrasi, dia yakin akan tercipta layanan publik yang prima.

“Selamat bekerja kepada jajaran untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Agus mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran telah berkomitmen untuk berkinerja dengan baik. Agung berkisah, selama 13 tahun bergelut mengawasi pelayanan publik di Jatim dia mengaku awalnya ragu-ragu.

”Mengingat birokrasi lama yang sangat jelek, begitu rumit, sulit dan pungli dimana-mana,” terang Agus.

Baca Juga:  Kepala Biro Kepegawaian Beri Semangat Panitia CPNS Kemenkumham Jatim

Sampai akhirnya muncul konsep pembangunan ZI. Dan melihat progres yang ditunjukkan Kanwil Kemenkumham Jatim dan jajarannya, dia yakin bahwa birokrasi bisa berubah ke arah yang lebih baik.

“Karena yang mendapat predikat WBK/ WBBM terus meningkat dari tahun ke tahun,” urainya.

Meski begitu, menurutnya predikat WBK/ WBBM hanya salah satu instrumen untuk meningkatkan integritas dalam birokrasi. Dalam RB, hal tersebut termasuk struktur yang berkaitan dengan aturan, SOP atau peraturan perundang-undangan.

“Sifatnya hanya administratif. Ada instrumen lain yang harus dipenuhi,” tutur Agus. (AF)