Kanim Surabaya Denda Maskapai Penerbangan Hingga Total Rp 700 Juta

SIDOARJO – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Surabaya telah mengenakan denda sebesar total Rp 700 juta kepada penanggung jawab alat angkut yang mengangkut Warga Negara Asing (WNA) dengan melanggar regulasi keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I Khusus TPI Surabaya, Barlian menjelaskan bahwa, regulasi atau aturan tentang denda tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2019, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI).

“Aturan tentang denda ini diberlakukan kepada seluruh perusahaan transportasi termasuk di dalamnya maskapai penerbangan. Jadi WNA yang ingin masuk ke Indonesia, paspornya harus masih berlaku maksimal enam bulan ke depan dan ada juga visa. Kalau maskapai tetap membawa masuk penumpang itu ke Indonesia, akan kita kenakan denda Rp 50 juta,” kata Barlian diruang kerjanya, Senin (2/12/19).

Barlian menyampaikan, jumlah biaya beban atau denda sebanyak Rp 700 juta tersebut adalah total jumlah yang terhitung mulai periode Januari hingga November 2019. Selain dikenakan sanksi biaya beban, penanggung jawab alat angkut juga wajib memulangkan atau membawa kembali penumpang tersebut keluar dari wilayah Indonesia.

“Pembayaran biaya beban tersebut wajib dibayarkan dalam kurun waktu 3 hari sejak ditetapkannya keputusan. Dan apabila lebih dari 3 hari maka akan dikenakan sanksi pidana. Seperti yang diatur dalam pasal 115 UU Keimigrasian, yakni dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda sebesar Rp 100 juta,” ujar mantan Kadiv Keimigrasian Gorontalo itu.

Baca Juga:  5 Kepala UPT Jajaran Kemenkumham Jatim Terima Penghargaan WBK/WBBM dari KemenPAN-RB

“Jadi dua jam sebelum tinggal landas dari bandara keberangkatan, maskapai penerbangan wajib melaporkan daftar para penumpang. Jika maskapai penerbangan tetap membawa masuk penumpang itu ke Indonesia, maka wajib mengembalikan penumpang itu ke bandara keberangkatannya dan menanggung semua biaya,” tambahnya.

Menurut Barlian, pihak Imigrasi berhak melakukan penolakan maupun penangkalan terhadap WNA untuk masuk ke wilayah negara Indonesia dengan alasan tertentu. Salah satu alasan yaitu mempertegas UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sesuai pasal 13 dan pasal 19.

“Pada pasal tersebut disebutkan bahwa alat angkut wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang yang tidak memiliki dokumen perjalanan, visa, dan atau dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku,” terangnya.

Sementara alasan penolakan pun beragam, mulai dari nama WNA tersebut masuk dalam daftar penangkalan, paspor yang bersangkutan rusak, masa berlaku paspor kurang dari enam bulan hingga tidak memiliki visa RI.

“Selain itu alasannya, karena mereka menggunakan dokumen keimigrasian palsu, dan tidak memiliki kejelasan tujuan datang ke Indonesia,” papar Barlian.

Baca Juga:  Dirjen Imigrasi Tinjau Informasi Center Kanim Surabaya

Barlian juga menambahkan, selain sanksi denda kepada pihak alat angkut, Kanim Surabaya juga telah mengenakan biaya beban sebesar total Rp 81.200.000,00,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada 100 (seratus) orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan melampui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari, dari izin keimigrasian yang diberikan.

“Jumlah besaran denda kepada WNA tersebut terhitung sejak periode Januari hingga November 2019 ini,” ucapnya.

Sebelumnya, biaya beban yang dikenakan kepada WNA overstay hanya sebesar Rp 300 ribu per hari. Namun besaran denda yang dibebankan itu tidak memberikan efek jera bagi WNA yang tinggal di luar batas waktu. Maka itu, Direktorat Jenderal Imigrasi memberlakukan aturan baru yaitu denda Rp 1 juta per hari. Aturan ini tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2019 dan berlaku sejak Mei 2019.

“Dengan aturan baru tersebut, diharapkan dapat mengurangi WNA ilegal yang masuk ke Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kanim Surabaya serius dalam menegakkan kedaulatan negara melalui pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan,” pungkas Barlian. (AF)