JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan betapa pentingnya pembenahan sistem pendidikan agar mampu merespons perubahan yang berjalan begitu sangat cepatnya, agar lebih fleksibel, agar lebih adaptif dengan perubahan dunia yang dialami.
“Diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang ada. Sehingga perwujudan dari pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau bentang geografis negara kita yang sangat luas betul-betul bisa dilaksanakan, karena mencakup 17.000 pulau dan 300.000 sekolah yang kita miliki,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Program Pendidikan dan Beasiswa, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11).
Presiden juga menyoroti infrastruktur pendidikan, terutama rehabilitasi gedung-gedung sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah yang rusak, yang akan sangat membahayakan anak-anak.
“Kalaupun ini adalah wilayah ranah kewenangan daerah dan mestinya harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, namun saya minta ada skema program bersama antara pusat dan daerah dalam melakukan percepatan untuk rehabilitasi gedung-gedung yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan,” tutur Presiden.
Sementara terkait beasiswa, Presiden Jokowi meminta implementasi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), kemudian KIP Kuliah dan program-program beasiswa agar dikawal dengan sebaik-baiknya, sehingga betul-betul tepat sasaran.
“Jangan sampai mereka yang ada yang putus sekolah gara-gara urusan biaya pendidikan,” pungkasnya.
Tampak hadir dalam Rapat Terbatas itu antara lain Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Selain itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Mensos Juliari Batubara, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Mendikbud Nadiem Makarim, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Kesehatan Terawan Agusputranto. (FID/MA/ES)
