SURABAYA – Koordinator Lembaga Surabaya Corruption Watch Indonesia (SCWI), Hari Cipto Wiyono menduga Instansi Humas Pemkot Surabaya ikut bermain dan terlibat dalam arus pusaran politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya.
Sebab kata Cipto, salah satu pejabat di Pemkot Surabaya, Eri Cahyadi yang juga kepala Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan Kota), saat ini mendaftar calon wali kota di DPP PDIP. Dan DPP PDIP baru akan mengumumkan rekom pada Rabu (2/9) besok.
“Humas Pemkot Surabaya coba mempengaruhi pengurus DPP PDIP dengan dimuat terus kegiatan Eri Cahyadi menjelang turunnya rekom dari DPP PDIP. Karena rekom PDIP belum tentu turun ke Eri Cahyadi. Artinya Humas Pemkot ini tak fair,” kata Cipto, Selasa (1/9).
Menurut Cipto, humas sudah tak netral dengan hanya memublikasi salah satu pejabat. Padahal tujuan humas untuk semua informasi dari pemkot secara terbuka. Tak boleh ada diskriminasi.
BacaJuga:
“Kalau namanya humas, dia sebagai penyambung lidah publik dari Pemkot Surabaya. Kalau seperti itu, sebenarnya tak boleh. Seakan tak netral,” terang Cipto.
Dengan terus gencar memberitakan Eri Cahyadi, Cipto menilai Humas Pemkot memiliki tujuan agar bisa menaikan survei popularitas maupun elektabilitas Eri.
“Tujuannya kan supaya ada semacam bahwa Eri Cahyadi dilihat dari survei. Ini seolah calonnya. Ini kan tak boleh,” ucapnya.
Eri Cahyadi oleh para relawannya selama ini diklaim sebagai penerus Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Padahal Risma sendiri jika ditanya tentang sosok Eri selalu memilih bungkam.
Cipto pun menjelaskan bahwa, dalam sepekan terakhir, instansi Humas Pemkot Surabaya diketahui gencar memberitakan sosok Eri Cahyadi. Ini berbarengan juga dengan hendak turunnya rekom dari DPP PDIP untuk wali kota di Surabaya.
Setidaknya ada delapan berita yang menjadikan Eri Cahyadi sebagai narasumber utama melalui rilis yang disebar Humas Pemkot Surabaya dalam sepekan. Dalam sehari bahkan Eri bisa muncul hingga dua kali.
Sosok Eri Cahyadi sebagai pejabat Bappeko pun dimintai pendapat yang kadang tak sesuai bidangnya. Mulai dari UMKM, perbaikan stadion, pertanian, perekonomian, hingga pendidikan.
Bahkan tak hanya berhenti sampai di situ. Berita tentang Eri Cahyadi juga dijadikan sebagai berita iklan berbayar oleh Pemkot Surabaya dengan menggunakan dana APBD.
“Tapi jangan bilang dari saya informasi itu. Nanti iklanku dicabut,” terang salah satu sumber yang tak ingin disebutkan namanya.
Media ini kemudian mencoba merangkum rilis resmi yang disebar oleh Humas Pemkot Surabaya kepada ratusan awak media. Yakni, sejak 21 hingga 27 Agustus memang ada delapan berita yang menjadikan Eri Cahyadi sebagai sumber utama.
Padahal di Pemkot Surabaya sendiri ada puluhan kepala dinas. Hanya, mereka tak pernah menyatakan hendak maju dalam pilwali Surabaya.
Misalnya pada Jumat 21 Agustus, Humas Pemkot Surabaya merilis berita dengan judul : Strategi Pemkot agar UMKM di Surabaya Mampu Hadapi Krisis di Masa Pandemi. Di dalamnya Eri Cahyadi menjadi narasumber utama.
Selanjutnya, pada Sabtu 22 Agustus ada rilis berjudul Perbaikan GBT Terus Dikebut, Pengupasan Rumput hingga Single Seat Dikerjakan Paralel. Masih di hari yang sama, ada pula berita dengan judul Pemkot Surabaya Pastikan Revitalisasi TRS Tidak Akan Menghilangkan Kenangan Masa Lalu
Kemudian pada Minggu 23 Agustus, terbit rilis berjudul Pengembangan Urban Farming dan Diversifikasi Pangan untuk Penguatan Ketahanan Pangan Kota Surabaya. Masih Minggu 23 Agustus, juga terbit rilis berjudul Pemkot Surabaya Maksimalkan Potensi Wisata Heritage Kampung Peneleh untuk Meningkatkan Perekonomian Warga.
Dan pada Senin 24 Agustus, muncul rilis dengan judul Tak Ingin Bedakan Sekolah Negeri dan Swasta, Ini Strategi Pemkot Surabaya ke Depannya. Selasa 25 Agustus, rilisnya berjudul Pemkot Surabaya Terus Sinergikan Pendidikan dan Investasi, Ini Caranya!. Dan terakhir, Kamis 27 Agustus, ada rilis berjudul Demi Menyejahterakan Warga, Pemkot Semakin Masif Fasilitasi Pemasaran UMKM di Kota Surabaya. (AS)
