Jadi Tersangka Suap Proyek PUPR, KPK Tahan Bupati Muara Enim Ahmad Yani

JAKARTA – KPK menahan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani. Ahmad ditahan setelah diperiksa secara intensif di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, Selasa (3/9), karena kasus dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019.

Selain Ahmad, KPK juga menahan Robi Okta Fahlefi dari pihak swasta dan Kabid Pembangunan Jalan dan PPK Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Mutar. Robi ditahan di Rutan Polres Jaktim, sedangkan Elfin ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

“Dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhadap tiga tersangka,” ujar jubir KPK Febri Diansyah saat dihubungi, Selasa (3/9).

Usai diperiksa, ketiganya langsung digiring menuju mobil tahanan KPK dengan mengenakan rompi orange. Saat ditanya soal kasus ini, Ahmad memilih bungkam dan berjalan masuk ke dalam mobil tahanan.

Ditetapkan Sebagai Tersangka

KPK menetapkan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, sebagai tersangka. Ahmad Yani diduga terlibat kasus dugaan suap.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan 3 orang sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Selasa (3/9).

Ahmad Yani dijerat bersama Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar dan pemilik PT Enra Sari, Robi Okta Fahlefi.

Baca Juga:  Komisi Pemberantasan Korupsi Tolak Revisi UU KPK

Dalam kasus ini, Ahmad Yani dan Elfin diduga menerima suap dari Robi sebesar belasan miliar rupiah. Suap ini diduga terkait proyek jalan di Kabupaten Muara Enim.

Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Ahmad dan Elfin disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara selaku pemberi suap, Robi dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, mengatakan Ahmad ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap senilai total Rp 13,9 miliar dari Robi. Suap itu diduga terkait 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim yang dimenangkan perusahaan Robi.

“Selain penyerahan uang USD 35,000 ini, tim KPK juga mengidentifikasi dugaan penerimaan sudah terjadi sebelumnya dengan total Rp 13,4 miliar sebagai fee yang diterima bupati dari berbagai paket pekerjaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim,” ujar Basaria dalam konferensi pers di KPK, Selasa (3/9).

Baca Juga:  KPK Segel Ruang Kerja Bupati Muara Enim

Basaria menjelaskan kasus ini bermula ketika awal 2019 Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim melaksanakan pengadaan proyek pembangunan jalan untuk Tahun Anggaran 2019.

Dalam lelang tersebut, kata Basaria, diduga terdapat syarat pemberian commitment fee sebesar 10% sebagai syarat terpilihnya kontraktor pekerjaan.

“Diduga terdapat permintaan dari AYN selaku Bupati Muara Enim dengan para calon pelaksana pekerjaan fisik di Dinas PUPR Muara Enim,” ucap Basaria.

“Diduga, AYN meminta kegiatan terkait pengadaan dilakukan satu pintu melalui EM (Elfin Muhtar),” lanjutnya.

Terhadap syarat tersebut, Robi menyanggupinya. Atas komitmen tersebut, perusahaan Robi mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai total sekitar Rp 130 miliar.

“Pada tanggal 31 Agustus 2019, EM meminta kepada ROF (Robi) agar menyiapkan uang pada hari Senin dalam pecahan dolar sejumlah ‘Lima Kosong-kosong’,” ujar Basaria.

Basaria melanjutkan, selanjutnya pada tanggal 1 September 2019, Elfin berkomunikasi dengan Robi membicarakan mengenai kesiapan uang sejumlah Rp. 500 juta dalam bentuk dolar AS. Kemudian uang Rp 500 juta sebagai bagian fee itu ditukar menjadi USD 35.000.

Hingga pada Senin (2/9), KPK menangkap Elfin sebagai perantara suap Ahmad seusai menerima USD 35 ribu dari Robi. (Red/kmp).