Gugatannya Dikabulkan PTUN, Yusril Minta KPU Masukkan OSO dalam DCT DPD

JAKARTA – Gugatan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), terkait sengketa proses pemilu pencalonannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akhirnya dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kuasa Hukum OSO, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, bahwa dalam putusan tersebut, majelis hakim membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan OSO tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD.

Hakim juga memerintahkan KPU untuk mencabut SK tersebut. “Gugatan kabul seluruhnya, SK DCT KPU dinyatakan batal dan diperintahkan dicabut,” kata Yusril, saat dikonfirmasi, Rabu (14/11/2018).

Baca Juga:  Banyak Bantu Masyarakat, Warga Surabaya Doakan Haries Purwoko Terpilih Jadi Anggota DPR RI

Baca : Laporan Kunjungan Yusril Ihza Mahendra Ke Dewan Da’wah, Siapkah Yusril Bela HRS?

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menjelaskan, majelis hakim juga memerintahkan KPU untuk menerbitkan SK DCT baru yang mencantukan nama OSO di dalamnya. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan KPU melanggar aspek prosedur dan substansi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang syarat pencalonan anggota DPD, lantaran memberlakukan putusan tersebut secara surut.

“KPU wajib cabut keputusan tentang DCT DPD yang ada sekarang, lalu terbitkan SK baru yang cantumkan nama OSO di dalamnya,” ujarnya.

Baca Juga:  Nostalgia di Istana Bogor, Jokowi: Yusril Adalah Sahabat Lama

Sebelumnya, KPU mencoret OSO sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018). Atas putusan KPU itu, OSO kemudian melayangkan gugatan ke PTUN. (Rand).