Eri Cahyadi Dituding Gunakan APBD untuk Sosialisasi Pilwali Surabaya

SURABAYA – Politisi Partai NasDem Imam Syafi’i kembali angkat bicara terkait kritikan terhadap salah satu pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya yang dianggap pencitraan mengunakan kegiatan dinas.

Imam menegaskan kritikan tersebut bukan ditujukan kepada kinerja Wali kota Tri Rismaharini melainkan kepada Eri Cahyadi yang berstatus Kepala Bappeko.

“Sekali lagi bukan terhadap kinerja bu Risma tapi salah satu kepala OPD yang dianggap bertindak melebihi kewenangan dalam berbagai kegiatan,” kata Imam Syafi’i kepada wartawan, Jumat (1/11/19).

Politisi NasDem yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Surabaya ini menyoroti sepak terjang Eri Cahyadi karena diprediksi bakal ikut dalam kontestasi Pilwali 2020.

“Ini kan mau Pilwali, saya langsung saja, Kepala Bappeko itu sering offside. Hal-hal yang seharusnya dikerjakan Kepala Dinas, langsung dikerjakan sendiri,” tegas Imam.

Baca Juga:  Kritik Eri Cahyadi, NasDem Minta Risma Jangan Baper

Bahkan menurut Imam, manuver Eri Cahyadi diduga memanfaatkan Musrembang untuk menarik simpati warga.

“Saya melihat dalam kegiatan Musrembang juga begitu. Sampai masuk-masuk ke kelurahan segala dan RW-RW. Hanya sampai perencanaan saja. Kalau sudah sampai program atau apa lainnya kan sudah offside,” terang mantan Pemred JTV ini.

Kritik tajam juga disampaikan Imam terkait rangkap jabatan di beberapa dinas Pemkot Surabaya yang bisa menghambat regenerasi pejabat. “Serangan” Imam Syafi’i juga dilontarkan terkait dugaan adanya mafia perzinan di Pemkot Surabaya.

“Yang saya heran kenapa bu Risma menjawab terkait fitnah dan keterlibatan anaknya. Tidak ada yang menyebut nama anaknya,” kata Imam.

Baca Juga:  Ikuti Uji Kelayakan di PDIP, Haries Purwoko Usung Visi Surabaya Kota Dunia Berbasis Kerakyatan

Terkait tuduhan itu, Wali Kota Tri Rismaharini saat menjawab pandangan fraksi membantah dan menilai bahwa isu itu hanyalah fitnah. Wali Kota Risma berharap dirinya tidak terkena fitnah lagi dan jika memang benar ada mafia perizinan, maka dirinya siap bertanggungjawab.

“Bila fitnah itu benar, biar saya dihukum. Tapi kalau fitnah itu tidak benar, saya berharap fitnah itu akan kembali kepada yang memfitnah,” tandas Wali Kota Risma saat itu.

Menurut Risma, pelayanan perizinan dan atau non perizinan terpadu di Kota Surabaya, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menyampaikan, bahwa proses perizinan telah menetapkan asas percepatan, kemudahan, efektifitas, efisiensi melalui Surabaya Single Window (SSW).

“Dimana perizinan tersebut dilakukan secara online,” pungkasnya. (Wan/Red)