DPR Tetapkan Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK, ICW Sebut Pelanggaran Kode Etik

JAKARTA – Setelah dua hari menggelar uji kepatutan dan kelayakan atas sepuluh nama calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, akhirnya Komisi III DPR RI telah memilih lima komisioner lewat mekanisme voting yang dihadiri 56 anggota Komisi III DPR.

Kamis malam (12/9/2019), usai menguji para calon pimpinan KPK, Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin memutuskan lima calon terpilih. Mereka adalah Firli Bahuri yang meraih suara 56. Disusul kemudian Alexander Marwata (53), Nurul Gufron (51), Nawawi Pamolongo (50), dan Lili Pantauli Siregar (44). Suara terbanyak diraih Firli yang merupakan mantan Deputi Penindakan KPK.

“Dengan demikian apakah lima orang ini bisa disepakati?” tanya Ketua Komisi III Azis Syamsudin dalam rapat pleno yang kemudian disambut persetujuan seluruh anggota Komisi III.

Setelah voting, rapat diskors selama lima menit, untuk menentukan ketua lembaga antirasuah tersebut. Berdasarkan kesepakatan seluruh fraksi di DPR, Komisi III akhirnya sepakat memilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang baru periode 2019 – 2023.

“Berdasarkan diskusi, musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir menyepakati untuk menjabat Ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua adalah saudara Firli Bahuri,” ujar Azis.

Menanggapi putusan Komisi III DPR tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti tiga hal terkait komposisi pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Setidaknya ada tiga isu besar jika melihat komposisi pimpinan KPK terpilih,” ucap peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Jumat, (13/9/19).

Pertama, kata dia, terkait rekam jejak buruk di masa lalu. Menurutnya, Firli Bahuri adalah figur merupakan pelanggar kode etik, hal ini diambil berdasarkan konferensi pers KPK bahwa mantan Deputi Penindakan Inspektur Jenderal Polisi Firli Bahuri terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Pengumuman itu disampaikan sehari sebelum Firli mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI sebagai calon pimpinan KPK.

Baca Juga:  Terjaring OTT KPK, Bupati Sidoarjo Saiful Illah Mengaku Bingung Kesalahannya

“Tak hanya itu, bahkan KPK telah membeberkan terkait pertemuan yang bersangkutan dengan salah seorang tokoh politik,” ucap Kurnia.

Kedua, masih terdapat pimpinan KPK terpilih yang tidak patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK.

“Padahal ini merupakan mandat langsung dari UU Nomor 28 Tahun 1999 dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Akan tetapi persoalan ini terlewat begitu saja pada setiap tahapan seleksi,” ungkap Kurnia.

Ketiga, lanjut dia, tidak mengakomodir masukan dari masyarakat. Sedari awal, kata dia, berbagai elemen masyarakat, organisasi serta tokoh sudah mengungkapkan bahwa ada persoalan serius pada seleksi pimpinan KPK kali ini.

“Mulai dari Ibu Shinta Wahid, Buya Syafii Maarif, Romo Magnis, Romo Benny, Pimpinan Muhammadiyah, Prof Mahfud MD, dan puluhan Guru Besar dari berbagai universitas di Indonesia. Akan tetapi masukan tersebut juga tidak diakomodir, baik oleh pansel, Presiden, maupun DPR,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia, dapat dikatakan bahwa seleksi pimpinan KPK kali ini hanya dijadikan urusan segelintir elite politik saja, tanpa melibatkan masyarakat luas.

Apalagi kemudian, kata dia, langkah pararel DPR RI dan pemerintah adalah dengan merevisi UU KPK melalui jalur cepat, di mana masukan dari berbagai elemen masyarakat tidak didengar sama sekali.

“Seluruh calon pimpinan KPK juga sangat terikat dengan komitmen menyetujui revisi, sebagai syarat untuk terpilih sebagai pimpinan KPK. Para calon pimpinan KPK diminta untuk menandatangani kontrak politik saat “fit and proper test” yang berkaitan dengan persetujuan revisi UU KPK,” ujar Kurnia.

Baca Juga:  KPK Hibahkan Aset Rampasan Negara Ke Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Karena keadaan yang sangat tidak ideal ini tentu membawa dampak langsung bagi agenda pemberantasan korupsi.

“Namun demikian, kita sebagai elemen bangsa yang masih dan terus peduli dengan upaya perbaikan, pembenahan, dan upaya melawan korupsi tidak boleh putus asa karena apa yang kita lakukan selama ini telah membawa manfaat besar bagi bangsa ini,” ujarnya.

Sebagai anak kandung reformasi yang dilahirkan antara lain oleh TAP MPR XI/ 1998, kata Kurnia, pelemahan terhadap KPK adalah pengkhianatan terhadap mandat reformasi dan mimpi bangsa soal demokrasi yang sehat.

Terpilihnya Firli sebagai Ketua KPK yang baru ironis dengan pernyataan KPK yang sebelumnya menyatakan bahwa dia melanggar kode etik berat. Setidaknya ada tiga peristiwa yang dicatat KPK terkait pelanggaran itu.

Bahkan, KPK juga telah menyurati DPR soal rekam jejak dan status Firli itu. Namun, status Firli seolah dimentahkan.

Pertama, pertemuan Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuang Guru Bajang (TGB) di NTB pada 12 dan 13 Mei 2018.

Kemudian, KPK mencatat Firli pernah menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK pada 8 Agustus 2018.

Setelah itu, KPK juga mencatat Firli pernah bertemu dengan petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018.

Usai voting semalam, lima komisioner terpilih menandatangani komitmennya dengan Komisi III di atas kertas bermaterai. Hal yang sebelumnya belum pernah terjadi usai pemilihan komisioner KPK.

Nama-nama para komisioner terpilih tersebut kemudian segera dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai komisioner KPK. Sementara lima calon lain yang tidak terpilih adalah Sigit Danang Joyo, I Nyoman Wara, Johanis Tanak, Roby Arya, dan Luthfi Jayadi Kurniawan. (MH/AF).