JAKARTA – Hiruk pikuk protes mahasiswa yang masih konsen pada tuntutan soal RUU KUHP, UU KPK, dan ditundanya pengesahan RUU PKS, anggaran DPR RI untuk 2020 malah berencana akan dinaikkan sebesar Rp833 miliar.
Pemerintah awalnya menganggarkan sebesar Rp4,20 triliun untuk anggaran DPR RI pada 2020. Namun, setelah dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar), diputuskan kemudian kalau anggaran akan naik menjadi Rp5,11 triliun.
“Dengan ini kami nyatakan RUU APBN 2020 disetujui dan selanjutnya dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU,” kata Kahar Muzakir, Ketua Banggar yang juga elite Partai Golkar.
Meski anggaran DPR naik signifikan, akan tetapi jika dibaca secara keseluruhan, APBN 2020 secara total sedikit lebih rendah ketimbang APBN 2019. Meski begitu, Kementerian Keuangan menyatakan kebutuhan anggaran ini ditujukan untuk menjaga kinerja DPR RI agar tidak turun dari performa 2019.
“Kita evaluasi dari pencapaian 2018 dan estimasi 2020 kegiatan rutin dia minimal sama dengan 2018-2019. Biar rutinitas dan kinerja dia enggak turun,” ucap Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani kepada wartawan saat ditemui di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Selasa (24/9/2019).
Askolani menyatakan, Kemenkeu telah melakukan kajian terhadap capaian dan kinerja DPR beberapa tahun ke belakang. Hasilnya Kemenkeu mendapati anggaran 2020 bagi DPR kurang senilai Rp833 miliar.
Kendati demikian, ia menyatakan anggaran 2020 nanti masih lebih rendah dari 2019. Penambahan anggaran untuk 2020 nanti lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan minimal DPR RI.
“Saat kami update capaian 2018 dan 2019, kami nilai anggaran 2020 itu masih kurang Rp 833 miliar. Makanya kami tambahkan untuk memenuhi kegiatan minimum dia,” ucap Askolani.
Selain menjaga kinerja, Askolani menuturkan kenaikan anggaran itu diperlukan karena ada 15 anggota tambahan yang terpilih pada periode 2019-2024. Alhasil ada biaya tambahan untuk menutupi gaji dan tunjangan.
Di sisi lain, tambahan anggaran ini katanya ditujukan untuk keperluan kesekretarian seperti renovasi ruangan dan tenaga ahli. Salah satu contohnya, perbaikan lift yang sempat ditagih anggota Komisi XI DPR RI, johnny G. Plate pekan lalu.
“Ada dia harus renovasi ruangan dan tenaga ahli. (Perbaikan lift) bisa juga itu menyangkut keselamatan,” ucap Askolani.
Menurut Data ICW, anggota DPR periode 2014-2019 hanya berhasil mengesahkan 26 UU sampai April 2019 atau setara 5 UU tiap tahunnya.
Di satu sisi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) saja ada 189 RUU. Setiap tahun anggota DPR memasukan sekitar 40-55 RUU untuk diprioritaskan.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan DPR menyepakati asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi basis perhitungan APBN Tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, tingkat inflasi sebesar 3,1%. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat rata-rata Rp14.400 dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,4%.
Kemudian harga minyak mentah Indonesia rata-rata USD63 per barel. Lifting minyak rata-rata 755 ribu barel per hari dan lifting gas rata-rata 1.191 ribu barel setara minyak per hari.
“Kami menilai penetapan indikator tersebut cukup realistis meskipun dinamika global yang tinggi masih akan terus menciptakan ketidakpastian bagi asumsi di atas. Hal ini harus terus diantisipasi dan dikelola secara tepat dan terukur,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, di ruang rapat gedung Nusantara II Paripurna DPR pada Selasa (24/09).
Menkeu menekankan bahwa APBN Tahun 2020 didorong untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dengan fokus untuk memperkuat daya saing perekonomian dan industri melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM. Kebijakan APBN tidak berdiri sendiri namun bersama kebijakan ekonomi lainnya seperti kebijakan moneter.
“Dirasakan perlu terus menjaga momentum penguatan daya saing menuju Indonesia maju, mandiri, makmur, dan adil serta menjadi salah satu kekuatan dunia sesuai dengan Visi Indonesia tahun 2045,” tutup Menkeu.
5 Fokus Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020
Sri Mulyani Indrawati juga memaparkan 5 fokus belanja pemerintah pusat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020.
“Untuk belanja tahun 2020 seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden, fokusnya adalah di 5 area. (Salah satunya adalah) SDM yang berkualitas, makanya kita fokusnya tetap di pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman,” papar Sri Mulyani.
Ia mengatakan, sektor pendidikan difokuskan pada perluasan akses pendidikan, peningkatan skill, enterpreunership, penguasaan Information and Communication Technology (ICT) dan kegiatan untuk mendukung penelitian. Anggaran pendidikan yang dialokasikan di tahun 2020 adalah sebesar Rp508,1 triliun.
Sedangkan untuk kesehatan sasarannya pada percepatan pengurangan stunting, penguatan promotif & preventif, serta melanjutkan program jaminan kesehatan nasional. Anggaran untuk kesehatan dialokasikan sebesar Rp132,2 triliun.
Fokus kedua adalah penguatan program perlindungan sosial, yang pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp372,5 triliun. Sektor ini bertujuan untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Menkeu memberikan penjelasan bahwa sektor ini dilakukan dengan peningkatan akurasi data dan perbaikan mekanisme penyaluran, sinergi / sinkronisasi antar program, serta subsidi yang tepat sasaran dan efektif.
Selanjutnya, fokus belanja pemerintah pusat yang ketiga adalah untuk akselerasi pembangunan infrastruktur. Fokus ini diutamakan untuk meningkatkan daya saing investasi dan ekspor, mendukung transformasi industrialisasi (konektivitas, pangan, energi, dan air), serta untuk mengantisipasi masalah sosial perkotaan seperti penyediaan air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah dan penyediaan transportasi massal.
Pada fokus pembangunan infrastruktur ini, Menkeu menekankan bahwa akan terus mempromosikan skema pembiayaan inovatif melalui kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) seperti Viability Gap Fund (VGF) dan Availability Payment (AP). Untuk anggaran infrastruktur ini, pada APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp423,3 triliun.
Fokus belanja keempat adalah mendorong transformasi birokrasi supaya lebih efisien, melayani dan bebas korupsi. Anggaran yang disediakan pada pos ini sebesar Rp261,3 triliun. Sasaran program yang dilakukan dengan mendorong efektivitas birokrasi seperti peningkatan produktivitas, integritas dan pelayanan publik, serta dengan menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan pensiunan.
Untuk fokus belanja pemerintah pusat kelima adalah antisipasi ketidakpastian yang diperkirakan masih tinggi di tahun mendatang. Antisipasi ketidakpastian ini dilakukan baik dari sisi adanya resiko bencana alam, dari sisi stabilitas ekonomi dan politik, serta penguatan fiscal buffer.
Pada kesempatan itu, Menkeu mengajak seluruh elemen untuk ikut mengawal pelaksanaan APBN.
“Tentu kita berharap reformasi di berbagai kementerian dan lembaga akan bisa makin memperbaiki efisiensi ekonomi kita. Kita juga berharap bahwa seluruh pihak untuk ikut mengawal dan mengawasi APBN yang besarnya lebih dari Rp2.500 triliun belanja negara agar benar-benar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak dikorupsi serta disalahgunakan,” tandas Menkeu. (Ran).
