IDRAGIRI HULU – Kantor Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) disegel paksa oleh petugas Satpol PP Pemkab Inhu, pada Jumat (4/9/2020). Penyegelan tersebut atas perintah Bupati Inhu, Yopi Arianto.
Ini tak lepas dari insiden bentrok pasca Musda X Golkar Inhu beberapa waktu lalu. Ketika itu, Yopi Arianto kesal terhadap ormas Pemuda Pancasila Inhu kerap memprotes kebijakan dan mendemonya.
Kesalnya Bupati Yopi disebabkan Pemuda Pancasila Inhu kerap mendemo, dan memprotes kebijakan Bupati Yopi Arianto.
Kronologis rusuh Musda itu dimulai saat Musda baru dibuka, Bupati Inhu Yopi Arianto naik pentas Musda, sambil petentengan buka kancing baju, Yopi protes terhadap pimpinan sidang ada lima orang pimpinan sidang yang duduk di depan.
Musda ini ada dua kubu yang bersaing ketat calon Ketua DPD II Golkar Inhu antara lain Yori adik kandung Yopi Irianto dan Yulisman anggota DPRD Riau. Yulisman cukup banyak mendapat dukungan dari beberapa ormas Inhu. Persaingan ini sangat ketat.
Namun pasca Musda, Ilham Permana dari Sapma PP Inhu terluka, sehingga massa Ormas Pemuda Pancasila berang dan menyerang merusak kantor Laskar Merah Putih (LMP) Inhu. Dua dari massa Pemuda Pancasila jadi tersangka dan ditahan Polres Inhu.
“Sayangnya laporan kami tentang luka yang dialami klien saya Ilham Permana tidak ditindaklanjuti aparat hukum. Padahal klien Saya (Ilham Permana) yang terluka dan buat Laporan Kepolisian dulu, laporan mereka belakangan, tapi kok belum digubris laporan kami,” tanya Rachman Ardian Maula SH MH.
“Malah pada suatu malam Bupati Yopi arogan ini mendatangi Kantor PP Inhu, supirnya Edi Tues alias Boncel menampar Iwan Gagok Wakil Ketua MPC PP Inhu. Bupati mengatakan mau bentrok PP sama LMP, bawa-bawa pengacara mau penjarakan saya ya,” kata Pengacara.
Sementara Pengamat Politik Universitas Riau, Tito Handoko ikut berkomentar terhadap panasnya tensi politik jelang Pilkada serentak di 9 Kabupaten dan Kota.
“Pilkada serentak 2020 sudah di depan mata harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Memang suhu politik semakin meningkat, akan tetapi tensi aktor politik tidak boleh ikut panas,” katanya kepada media, Sabtu, (5/9/2020).
“Elit-elit politik harus menunjukkan sikap negarawan sehingga publik tetap melihat politik sebagai langah mewujudkan kebaikan bersama bukan sebaliknya,” sambungnya.
Tito juga berharap nantinya, Jargon Pilkada harus aman dan damai. Jangan sampai hanya menjadi tagline pemberitaan, akan tetapi harus benar-benar diterapkan terutama oleh para pemimpin publik.
Sekecil apapun tindakan pemimpin publik yang tidak benar dan dapat menyulut perselisihan akan dianggap sebagai biang kekacauan demokrasi terlebih seperti diketahui Istri Bupati INHU juga mencalonkan diri sebagai Bupati Inhu pada Pilkada serentak 2020.
“Menyoal tindakan Bupati Inhu melakukan penyegelan terhadap kantor PP, patut dianggap sebagai tindakan dapat menyulut perselisihan terlebih Inhu juga sedang bersiap menghadapi masa-masa kampanye Pilkada 2020,” pungkas Tito. ((*)
