Bea Cukai Juanda Dukung Langkah Polisi Sita Sepeda Impor Tanpa SNI

SURABAYA – Sebelumnya Polrestabes Surabaya berhasil menyita enam sepeda lipat impor dari sebuah toko di Barata Jaya Surabaya. Lima di antaranya bermerek Fnhon. Satu lagi merek Brompton. Polisi menyebut penyitaan itu karena belum memiliki standar nasional Indonesia (SNI).

Satu di antaranya yang merk Brompton adalah jenis sepeda yang beberapa waktu lalu ramai dibahas di kasus penyelundupan Harley-Davidson dan sepeda Brompton yang dilakukan eks Dirut Garuda Indonesia, Ari Askhara.

Menyoroti hal tersebut, Kepala Bea Cukai Juanda Budi Harjanto mengatakan bahwa, sepeda lipat impor termasuk kategori barang post border. Artinya, pengawasan terhadap barang baru dilakukan setelah keluar dari pelabuhan.

Baca Juga:  Kasus Skandal The Frontage Ditagani Kejati Jatim dan Polrestabes Surabaya

”Memang benar yang dilakukan polisi,” kata Budi kepada awak media, (8/2).

Menurut dia, pengawasan tersebut diperlukan agar nanti peredaran barang tidak merugikan. Budi menerangkan, kebijakan post border merupakan instruksi dari pemerintah pusat.

“Tujuan pemberlakuannya adalah memangkas waktu administrasi. Namun, celah tersebut terkadang disalahgunakan oleh masyarakat,” terangnya.

Budi memaparkan, pihak yang mendatangkan barang impor berkategori post border seharusnya segera mengurus SNI ke instansi terkait. Yakni, dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag).

Sebab, syarat itu menjadi kewajiban yang menyertai barang ketika dijual. ”SNI itu harus ditempelkan ke barang,” jelasnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran membenarkan adanya penyitaan itu. Sudamiran menjelaskan bahwa, perkara tersebut masih dalam penyelidikan.

Baca Juga:  Lawan Petugas Dengan Pisau, Begal Sadis di Citraland Surabaya Ditembak Mati

”Baru awal penyelidikan. Belum ada tersangka, kami masih mendalami terkait temuan sepeda yang belum dilengkapi SNI itu.” jelas Sudamiran.

Menurut dia, penanganan perkara tersebut berawal dari laporan masyarakat pada 4 Januari. Laporan itu menyebutkan adanya toko yang menjual sepeda impor.

”Diselidiki hari itu juga dan ternyata memang ada indikasi ke arah sana (pelanggaran, Red),” katanya.

Kesalahan yang sedang ditelusuri, lanjut Sudamiran adalah adanya dugaan tindak pidana perindustrian dan perdagangan. Sebab, enam sepeda lipat yang disita belum ber-SNI.

”Mengenai dugaan pelanggaran persyaratan teknisnya sebelum dijual,” tandasnya. (AS/MA)