Banyuwangi – Banyuwangi kembali dihebohkan dengan terpilihnya seorang mantan narapidana sebagai anggota DPRD periode baru.
Pelantikan mantan napi ini sebagai anggota DPRD Banyuwangi memicu kemarahan publik dan menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas pemerintahan daerah.
Kholili Abdul Gani, seorang pemerhati politik di Kabupaten Banyuwangi, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam.
“Ini adalah tamparan keras bagi masyarakat Banyuwangi yang menginginkan pemimpin bersih dan berintegritas,” tegas Kholili, Kamis (22/8/24).
Ia mempertanyakan bagaimana seorang mantan napi bisa lolos verifikasi dan menduduki kursi legislatif.
Menurut Kholili, kasus ini menjadi bukti nyata bahwa sistem verifikasi calon anggota legislatif masih memiliki banyak kelemahan.
“Catatan kriminal seharusnya menjadi penghalang mutlak bagi seseorang untuk menjabat sebagai wakil rakyat,” tegasnya.
Publik pun semakin khawatir dengan nasib anggaran daerah ke depan.
“Bagaimana kita bisa berharap pada seorang mantan napi untuk mengawasi penggunaan anggaran dengan baik?” Cetus Kholili.
Kholili menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk LSM, wartawan, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja DPRD dan penggunaan anggaran daerah.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat dan tidak ada lagi penyelewengan,” tegasnya. (Red)
